MOROWALI,KALAMMEDIA.NET – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid resmi membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2026 di Gedung Serbaguna Matano, Kabupaten Morowali, Rabu (13/5/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah serta jajaran pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program prioritas nasional di masing-masing wilayah.
Dalam sambutannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa dirinya hadir tidak hanya sebagai gubernur, tetapi juga sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.
“Hari ini saya tidak berdiri di sini hanya sebagai gubernur, melainkan mewakili Pemerintah Pusat di daerah. Fokus utama kita adalah mengevaluasi sejauh mana program unggulan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI telah terealisasi di seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Menurut Anwar, rapat koordinasi tersebut memiliki peran strategis di tengah tantangan pembangunan dan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung.
Ia menyebut, meski efisiensi anggaran berdampak pada berkurangnya ruang fiskal daerah, program Asta Cita justru menjadi penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kita harus memahami kenyataan ini, meskipun pemerintah daerah menghadapi tantangan pengurangan anggaran akibat efisiensi, program Asta Cita justru menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah saat ini,” katanya.
Anwar juga mengapresiasi dukungan seluruh kepala daerah dan forum pimpinan daerah terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebelumnya, agenda serupa telah digelar di Kabupaten Banggai.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menghadapi tantangan global dan percepatan reformasi birokrasi.
“Kita harus bergerak satu irama. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota adalah kunci agar seluruh program Asta Cita dapat berjalan tepat sasaran, memberikan manfaat nyata, dan menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase turut memaparkan capaian dan sejumlah tantangan pelaksanaan program nasional di daerahnya.
Salah satu yang menjadi sorotan ialah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah mengoperasikan 21 unit dapur Sentra Penyediaan Pangan Bergizi (SPPG).
Dari total 841 sekolah di wilayah tersebut, sebanyak 354 sekolah telah menerima manfaat program dengan cakupan sekitar 42 persen dari target sasaran. Adapun jumlah siswa penerima manfaat mencapai sekitar 28 ribu anak.
Namun, Erwin mengungkapkan masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait pemerataan layanan di wilayah terpencil.
Menurut dia, pembangunan dapur MBG masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan karena kurangnya koordinasi antara pihak pelaksana dan pemerintah daerah.
Padahal, Kabupaten Parigi Moutong memiliki wilayah yang membentang hingga 512 kilometer dari perbatasan Kabupaten Poso sampai Gorontalo.
“Masyarakat di wilayah utara dan daerah terpencil hingga saat ini belum merasakan manfaat program ini dan terus menyampaikan keluhan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti distribusi makanan yang sering dilakukan menjelang jam pulang sekolah sehingga makanan lebih banyak dibawa pulang dibanding dikonsumsi langsung di sekolah.
Bupati juga menyebut proses pembagian makanan memakan waktu cukup lama dan berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Di sektor pendidikan, Erwin mengungkapkan Kabupaten Parigi Moutong masih menjadi daerah dengan angka anak tidak sekolah tertinggi di Sulawesi Tengah, yakni sekitar 13.500 anak.
Sebagian besar anak tidak sekolah berada di wilayah terpencil seperti Kecamatan Tinombo, Palasa, dan Tomini.
Sementara di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mencatat peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC) dari sekitar 82 persen menjadi 89,89 persen melalui kolaborasi program Berani Sehat bersama BPJS Kesehatan.
Pemerintah daerah juga menyediakan layanan ambulans gratis bagi masyarakat, termasuk untuk wilayah terpencil.
Selain itu, angka stunting di Parigi Moutong disebut mengalami penurunan dari 8,7 persen menjadi 8 persen pada periode 2024 hingga 2025.
Dalam bidang ekonomi dan sosial, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah membangun 32 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari total 283 desa dan kelurahan.
Pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat dan program pembangunan 6.000 unit rumah tidak layak huni kepada pemerintah pusat.
Di sektor ketahanan pangan, Parigi Moutong masih mencatat surplus produksi beras sekitar 100 ribu ton per tahun. Namun, pada 2026 terjadi penurunan produksi akibat banjir yang merendam sejumlah lahan pertanian.
Banjir tersebut dipicu belum optimalnya normalisasi sungai di beberapa wilayah.
Menutup paparannya, Erwin berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat terus diperkuat agar seluruh program Asta Cita berjalan efektif hingga ke pelosok daerah.
