Parigi Moutong,KALAMMEDIA.NET — Rapat Paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 di DPRD Kabupaten Parigi Moutong berlangsung panas, ditandai dengan aksi walk out yang dilakukan politisi PKB, Chandra Setiawan.
Aksi tersebut terjadi dalam forum resmi saat agenda evaluasi kinerja pemerintah daerah tengah berlangsung. Chandra memilih meninggalkan ruang sidang setelah menyampaikan kritik terbuka, baik terkait penghormatan terhadap pejuang pemekaran maupun kondisi internal lembaga legislatif.
Usai meninggalkan rapat, Chandra menegaskan bahwa langkahnya bukan reaksi spontan, melainkan sikap politik yang telah ia pertimbangkan.
Ia menyoroti belum adanya skema penghormatan yang terstruktur bagi tokoh pejuang pemekaran Kabupaten Parigi Moutong, terutama menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil peran lebih aktif dalam memastikan para tokoh tersebut mendapat penghargaan yang layak.
Chandra mengusulkan agar para pejuang pemekaran didata secara resmi dan dilibatkan dalam setiap peringatan HUT daerah. Ia juga menekankan pentingnya pemberian ruang kehormatan dalam seremoni resmi, termasuk penyediaan tempat duduk khusus.
Selain itu, ia mendorong pemberian piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi formal yang bernilai historis.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk sejarah. Agar anak cucu mereka tahu bahwa ada peran besar yang pernah diperjuangkan,” tegas Chandra.
Ia menambahkan, penghargaan juga dapat diberikan kepada keluarga atau ahli waris bagi pejuang yang telah wafat, sebagai bentuk penghormatan berkelanjutan.
Terkait bentuk penghargaan lainnya, Chandra menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk merumuskan skema yang sesuai dengan kemampuan fiskal.
Di sisi lain, ia juga menyoroti kondisi internal DPRD yang dinilai perlu mendapat perhatian serius. Ia menekankan pentingnya menjaga prinsip kolektif kolegial dalam setiap pengambilan keputusan.
Menurutnya, keputusan paripurna merupakan representasi tertinggi lembaga legislatif yang harus dijaga bersama.
“Marwah lembaga ini ditentukan oleh sejauh mana kita menjaga keputusan yang kita hasilkan sendiri,” ujarnya.
Chandra menyebut, aksi walk out yang ia lakukan merupakan respons atas dinamika internal yang berkembang, sekaligus dorongan untuk pembenahan menyeluruh.
Ia berharap seluruh anggota DPRD dapat memperkuat soliditas dan menjaga integritas lembaga, agar setiap keputusan tetap memiliki kepercayaan di mata publik.
Peristiwa ini menjadi sinyal bahwa di tengah evaluasi kinerja pemerintah daerah, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat kohesi internal DPRD sekaligus memastikan penghormatan terhadap sejarah daerah tidak terabaikan.
