Parigi Moutong,KALAMMEDIA.NET – Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Drs. Alfres Masboy Tonggiroh, M.Si, menegaskan komitmennya membela kepentingan petani saat reses di Desa Beraban, Kecamatan Balinggi, Rabu malam (22/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan krisis yang menimpa petani durian montong. Produksi yang biasanya mencapai 10 ton kini merosot hingga hanya sekitar 1 ton akibat serangan penyakit misterius yang dikenal sebagai penyakit “Bangkalan”.
Menanggapi keluhan itu, Alfres mendesak Dinas Pertanian segera turun tangan melakukan penelitian dan penanganan lapangan.
“Petani durian kita ini pahlawan ekonomi daerah, bahkan produknya sudah ekspor. Tapi kenapa saat pohon mereka sakit, pemerintah seolah tidak hadir? Saya tegaskan ke Dinas Pertanian, jangan biarkan petani berjuang sendiri. Segera turunkan tim ahli untuk meneliti, jangan biarkan petani hanya bergantung pada obat-obat komersial,” tegasnya.
Selain persoalan durian, warga juga mengeluhkan kondisi jaringan irigasi desa (JIDES) di Dusun 2 yang rusak dan kerap memicu banjir hingga merendam permukiman serta area pura.
Alfres menjelaskan bahwa pemerintah daerah sedang melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp200 miliar akibat kondisi ekonomi global dan beban belanja pegawai P3K.
Meski begitu, ia memastikan usulan yang bersifat mendesak tetap menjadi prioritas.
“Kita harus jujur soal anggaran yang terbatas. Namun, untuk urusan mendesak seperti irigasi dan penanganan banjir di Beraban, tidak ada tawar-menawar. Ini prioritas!” ujarnya.
Ia meminta pemerintah desa segera menyiapkan proposal teknis lengkap dengan titik koordinat agar rencana perpanjangan saluran sepanjang 550 meter dapat dimasukkan ke sistem perencanaan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Alfres juga menanggapi permohonan bantuan material untuk Pura Puncaksari melalui dana Pokok Pikiran (Pokir).
Ia menekankan pentingnya kelengkapan administrasi guna menghindari masalah hukum.
“Bantuan rumah ibadah bisa kita bantu, tapi syaratnya harus ketat. Harus ada sertifikat atau surat keterangan tanah dari desa dan titik koordinat yang presisi. Ini demi keamanan bersama agar tidak ada korupsi administratif di kemudian hari,” ujarnya.
Menutup kegiatan reses, Alfres menegaskan sikapnya menolak aktivitas pertambangan di wilayah Balinggi dan Torue demi menjaga lahan persawahan sebagai penopang ketahanan pangan.
“Balinggi adalah lumbung pangan kita. Saya secara pribadi dan lembaga menolak keras segala bentuk izin tambang di sini. Lebih baik kita fokus pada perbaikan infrastruktur pertanian dan pembukaan akses ekonomi baru seperti jalan penghubung Sigi-Sausu yang sedang kita upayakan,” ujarnya.
