PARIGI MOUTONG,KALAMMEDIA.NET – DPRD Kabupaten Parigi Moutong kembali menyoroti minimnya armada pemadam kebakaran (damkar) di daerah tersebut. Isu ini mencuat dalam rapat paripurna yang membahas laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK, Senin (3/3/2026).
Anggota DPRD Parigi Moutong, Mohammad Irfain, dalam forum itu mendesak pemerintah daerah segera merealisasikan penambahan unit mobil damkar. Ia menilai, usulan tersebut bukan hal baru karena telah disampaikan sejak tahun lalu, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.
“Kita sudah sampaikan sejak tahun lalu bahwa penambahan mobil damkar itu penting. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi, padahal kasus kebakaran terus terjadi,” ujar Irfain.
Ia menjelaskan, sepanjang satu tahun terakhir kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya Avolua, Toboli, Parigi Selatan, hingga Donggulu Selatan. Kondisi itu, menurutnya, menjadi indikator bahwa kapasitas penanganan kebakaran masih terbatas.
Irfain mengingatkan, keterbatasan armada akan berdampak serius jika kebakaran terjadi dalam waktu bersamaan di beberapa lokasi.
“Kalau terjadi kebakaran bersamaan di beberapa titik, kita kewalahan. Armada kita kurang. Ini sangat urgen karena menyangkut keselamatan jiwa,” tegasnya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti arah kebijakan anggaran daerah yang dinilai belum menempatkan layanan damkar sebagai prioritas utama. Padahal, kata dia, terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang dapat dialokasikan untuk memperkuat sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
“Banyak hal yang belum terlalu urgen bisa dianggarkan, tapi damkar yang jelas-jelas menyangkut nyawa justru belum jadi prioritas,” katanya.
Menurut Irfain, ancaman kebakaran tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga berisiko merembet ke permukiman warga jika respons tidak cepat dan memadai.
“Kalau api merembet ke rumah warga, itu nyawa taruhannya. Jangan sampai kita menyesal ketika sudah ada korban,” pungkasnya.
