PARIGI MOUTONG,KALAMMEDIA.NET – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru yang bertugas di wilayah terpencil.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong, Sunarti, mengatakan pemerintah daerah tengah menindaklanjuti arahan Bupati Parigi Moutong terkait penyediaan fasilitas perumahan, kendaraan, serta sarana dan prasarana pendukung bagi kepala sekolah dan guru yang ditempatkan di berbagai wilayah terpencil.
Menurut Sunarti, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi antara Bupati Parigi Moutong dan menteri terkait dalam agenda audiensi di Jakarta. Salah satu fokus pembahasan ialah upaya mengembalikan insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil.
“Dulu, guru-guru kita pernah menerima tunjangan daerah khusus atau DACIL. Namun setelah terbitnya Peraturan Menteri Desa yang menetapkan Parigi Moutong tidak lagi berstatus daerah tertinggal, maka secara otomatis tunjangan tersebut dihentikan,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa secara faktual masih terdapat sejumlah desa dan dusun di Kabupaten Parigi Moutong yang memiliki tingkat kesulitan akses cukup tinggi. Di wilayah tersebut, masih terdapat sekolah dengan kondisi geografis dan infrastruktur yang tergolong berat sehingga dinilai layak kembali masuk dalam kategori daerah terpencil.
“Walaupun secara umum Parigi Moutong sudah berkembang, namun masih ada wilayah ekstrem yang membutuhkan perhatian khusus. Oleh karena itu, muncul usulan agar desa-desa tersebut dapat dikaji ulang statusnya dan dikembalikan menjadi desa tertinggal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, apabila usulan tersebut direalisasikan, berbagai bentuk bantuan, termasuk tunjangan daerah khusus bagi para guru, berpeluang kembali diberikan.
Untuk menindaklanjuti rencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan melakukan pembahasan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Kesehatan, serta perangkat daerah terkait lainnya.
Selain memperjuangkan kebijakan di tingkat pusat, pemerintah daerah juga berupaya melakukan intervensi melalui kemampuan anggaran daerah. Salah satu langkah yang direncanakan ialah penyediaan rumah dinas bagi guru yang bertugas di wilayah terpencil.
“Banyak guru yang kurang betah bertugas karena keterbatasan tempat tinggal yang layak. Jika kemampuan anggaran memungkinkan, Bupati menginginkan agar dapat disiapkan rumah dinas maupun fasilitas penunjang lainnya,” kata Sunarti.
Tak hanya itu, penyediaan kendaraan roda dua bagi guru di daerah terpencil juga menjadi salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan untuk menunjang mobilitas dalam menjalankan tugas.
“Semua upaya ini tentu disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Namun komitmen Bupati sangat jelas, yakni memastikan para guru tetap termotivasi untuk mengabdi di wilayah terpencil. Bahkan, ke depan diharapkan tidak ada lagi guru yang enggan ditempatkan di daerah tersebut karena keterbatasan fasilitas,” pungkasnya.
