PARIGI MOUTONG, KALAMMEDIA.NET — Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya (Sosbud) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, tidak hanya berfokus pada percepatan penurunan angka stunting. Bidang ini juga mengoordinasikan perencanaan dan pengawalan berbagai program prioritas lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Bidang Sosbud Bappelitbangda Parigi Moutong, Ince Pina, mengatakan bidang yang dipimpinnya memiliki sejumlah OPD mitra yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Karena bidang sosbud ini ada beberapa OPD mitra,” ujar Ince saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (20/5/2025).
Ia menjelaskan, OPD mitra tersebut meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, Badan Kesbangpol, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Inspektorat, Dinas Sosial, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bapusarda, Sekretariat DPRD (Setwan), Sekretariat Daerah (Setda), serta 23 kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong.
Menurut Ince, berbagai program prioritas yang dijalankan 12 OPD dan 23 kecamatan tersebut menjadi bagian dari tugas Bidang Sosbud. Tugas tersebut mencakup memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan berjalan sesuai dengan target pembangunan daerah.
Salah satu program yang saat ini menjadi perhatian adalah pendataan sekolah yang akan menjadi sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program nasional tersebut bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik.
“Saya barusan saja mengikuti rapat, sudah diundang untuk pemaparan bersama tiga mitra, yakni Dinsos, Dinkes, dan Disdikbud,” ungkap Ince.
Ia menambahkan, Bappelitbangda melalui Bidang Ekonomi bersama Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) juga terlibat dalam perencanaan pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Parigi Moutong.
“Untuk Disdikbud Parigi Moutong, gaweannya itu atau sasarannya siswa, dan untuk lokasi dapur nantinya tidak menggunakan lokasi di luar sekolah,” jelasnya.
Menurut Ince, penempatan dapur MBG di luar lingkungan sekolah berpotensi menambah persyaratan teknis maupun administratif. Karena itu, sekolah yang memiliki lahan memadai lebih diprioritaskan sebagai lokasi penyediaan makanan bergizi.
“Karena masih banyak sekolah yang punya lokasi luas,” tandasnya.
