Bupati Parigi Moutong Bergerak Cepat Hadapi Kemarau 2026, Jemput Program ke Kementan

Avatar
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase saat di kantor Pusat Kementan RI. Foto : Istimewah

Jakarta,KALAMMEDIA.NET — Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Jakarta, Senin (20/4/2026). Kehadiran tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi prediksi kemarau ekstrem yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026.

Dalam Rakornas yang dipimpin jajaran Menteri Pertanian tersebut, pemerintah pusat menyampaikan bahwa curah hujan pada 2026 diprediksi berada di bawah normal. Untuk itu, ditetapkan empat pilar mitigasi, yakni optimalisasi irigasi yang efisien, akselerasi pompanisasi di wilayah sulit air, penggunaan varietas benih adaptif tahan kekeringan, serta penyesuaian pola tanam secara presisi.

Bupati Erwin Burase menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar seremonial, melainkan upaya menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat agar bantuan sarana dan prasarana pertanian tepat sasaran.

“Fokus kami adalah memastikan ketersediaan air tetap terjaga. Kami melakukan jemput bola ke pusat agar infrastruktur dan teknologi adaptif segera menyentuh petani di lapangan,” tegas Erwin.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah mengusulkan sejumlah program strategis pada 15 April 2026. Program tersebut meliputi optimalisasi lahan (Opla) seluas 944,77 hektare, rehabilitasi sawah 500 hektare, rehabilitasi jaringan tersier sebanyak 1.635 unit, pembangunan jalan usaha tani 100 unit, pembangunan pintu air 100 unit, serta irigasi perpipaan 40 unit.

Selain itu, Pemkab Parigi Moutong juga menyiapkan langkah teknis di lapangan, yakni mengidentifikasi titik koordinat lahan yang rentan kekeringan, mempercepat perbaikan jaringan irigasi eksisting, serta menggerakkan penyuluh pertanian untuk mendampingi petani dalam penyesuaian pola tanam sesuai kalender iklim 2026.

Sebagai daerah lumbung pangan, langkah tersebut diharapkan mampu meminimalisir risiko gagal panen akibat perubahan iklim ekstrem. Pemerintah daerah juga optimistis kolaborasi dengan pemerintah pusat dapat menjaga produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *