Parigi,KALAMMEDIA.NET – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong mulai menggelar tes urine bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan selama dua hari dan diawali pada Selasa (21/7/2026).
Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, menjadi pejabat pertama yang menjalani tes urine sebelum diikuti pejabat serta ASN dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Abdul Sahid mengatakan, pelaksanaan tes urine merupakan bentuk komitmen Pemkab Parigi Moutong dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Setelah menyasar ASN, pemeriksaan juga akan dilaksanakan terhadap anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong.
Ia menegaskan, tes urine bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan sebagai langkah pembinaan dan pencegahan. Karena itu, ASN yang tidak hadir saat pemeriksaan tetap akan ditelusuri.
“Apabila ada ASN yang tidak hadir, tetap akan kami cari. Kami bukan mencari kesalahan, tetapi ingin memperbaiki agar penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Parigi Moutong tidak semakin parah,” tegas Abdul Sahid.
Menurutnya, pemerintah akan menerapkan penanganan yang berbeda terhadap ASN yang dinyatakan positif. Bagi pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba akan diberikan pembinaan dan pendampingan bersama instansi terkait.
Sementara itu, ASN yang terbukti berperan sebagai kurir, agen, maupun pengedar akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain menyasar ASN dan anggota DPRD, Pemkab Parigi Moutong juga berencana memperluas pelaksanaan tes urine ke lingkungan sekolah.
Sebagai tahap awal, dua sekolah akan dijadikan lokasi pengambilan sampel karena peredaran narkoba dinilai mulai mengancam kalangan pelajar.
“Peredaran narkoba ini sudah merambat ke anak-anak sekolah. Sebagai sampel, ada dua titik sekolah yang akan kami laksanakan. Harapan kami sekolah-sekolah lain bisa berpikir dan mewaspadai hal tersebut,” ujarnya.
Meski demikian, Abdul Sahid mengakui pelaksanaan tes urine secara menyeluruh di seluruh sekolah masih terkendala keterbatasan anggaran. Karena itu, Pemkab Parigi Moutong berharap program tersebut dapat diperluas apabila dukungan anggaran daerah telah tersedia.
