Jakarta,KALAMMEDIA.NET – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus mendorong upaya pemutusan rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial RI di Kantor Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/4). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan perkembangan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di daerahnya.
Kehadiran Bupati bersama rombongan menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong investasi jangka panjang melalui penyediaan pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Erwin Burase menegaskan bahwa Sekolah Rakyat memiliki peran penting, tidak hanya sebagai sarana pendidikan, tetapi juga sebagai harapan baru bagi masyarakat Parigi Moutong.
“Kami mempertanyakan sejauh mana perkembangan usulan ini, karena Sekolah Rakyat sangat kami butuhkan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul sekaligus memutus mata rantai kemiskinan dengan menyediakan akses pendidikan bermutu tanpa biaya bagi warga kurang mampu,” ujar Bupati Erwin.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong disambut oleh Wakil Ketua II Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat Kementerian Sosial RI, Ahmad Juhari. Dalam kesempatan itu, Ahmad menyampaikan bahwa Kabupaten Parigi Moutong dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Ia menjelaskan, dari seluruh daerah di Sulawesi Tengah, hanya empat kabupaten yang lolos verifikasi, yakni Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Buol.
Ahmad juga menyebutkan bahwa Kabupaten Parigi Moutong termasuk dalam Tahap III dari total 120 daerah di Indonesia yang akan ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Saat ini statusnya tinggal menunggu penetapan resmi dari Menteri Sosial RI. Untuk Tahap III, pengumuman akan dilaksanakan pada rentang bulan April hingga Mei 2026,” jelas Ahmad.
Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Ketua Komisi I DPRD Parigi Moutong Mohamad Irfain, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Idham Karanja, Sekretaris Dinas Sosial Syafaat Pampi, Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Wahyudin A. Takuloe, serta Kepala Subbagian Kepegawaian Dinas Sosial Nurdin Sulaeman.
Melalui hasil audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan, sehingga masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
