PARIGI MOUTONG,KALAMMEDIA.NET – Fraksi Keadilan Rakyat DPRD Kabupaten Parigi Moutong meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebagai instrumen yang mampu memperkuat kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Keadilan Rakyat dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Juru Bicara Fraksi Keadilan Rakyat, Selpina Basrin, mengatakan rancangan KUA-PPAS 2027 perlu diarahkan pada kebijakan yang mampu meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan dokumen KUA-PPAS, total pendapatan daerah tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp1,448 triliun, dengan target PAD sebesar Rp189,6 miliar.
Menurut fraksi, angka tersebut masih dapat ditingkatkan melalui pengelolaan aset daerah yang lebih optimal serta penguatan sektor-sektor produktif.
Fraksi mendorong pemerintah memaksimalkan potensi di bidang pertanian, perikanan, perdagangan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar daerah tidak terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Selain sisi pendapatan, Fraksi Keadilan Rakyat juga mengingatkan pemerintah agar lebih selektif dalam menyusun belanja daerah. Dari total belanja yang diproyeksikan sebesar Rp1,443 triliun, belanja operasi masih mendominasi dengan alokasi Rp1,098 triliun.
Karena itu, pemerintah diminta melakukan efisiensi anggaran operasional dan memastikan setiap program benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.Fraksi juga menilai alokasi belanja modal sebesar Rp24,68 miliar belum mencukupi untuk menjawab kebutuhan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong.
Pemerintah didorong menambah investasi pada pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi sekolah, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, serta penanganan abrasi pantai yang mulai mengancam permukiman warga di sejumlah wilayah pesisir.
Di sektor pendidikan, Fraksi Keadilan Rakyat menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Karena itu, pemerintah diminta meningkatkan kesejahteraan guru, melakukan pemerataan tenaga pendidik, memperkuat kompetensi guru, serta melengkapi sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di wilayah terpencil.Perhatian serupa juga diarahkan pada sektor kesehatan.
Fraksi meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan, memenuhi kebutuhan tenaga medis dan paramedis secara merata, memperkuat pelayanan di puskesmas dan puskesmas pembantu, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan agar pelayanan kesehatan dapat diakses seluruh masyarakat.
Dalam pengelolaan anggaran, Fraksi Keadilan Rakyat mengingatkan agar Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp8 miliar maupun belanja transfer senilai Rp312,2 miliar digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Penyaluran anggaran kepada pemerintah desa juga diminta dilakukan secara adil sesuai ketentuan yang berlaku.Sementara itu, terhadap rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp5 miliar, fraksi meminta pemerintah mendasarkan kebijakan tersebut pada kajian yang matang sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki pelayanan publik, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Tak hanya itu, Fraksi Keadilan Rakyat juga meminta APBD 2027 diarahkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat pemberdayaan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat pedesaan.
Pemerataan pembangunan antarwilayah juga dinilai harus menjadi fokus pemerintah.Fraksi turut mendorong seluruh organisasi perangkat daerah meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, memperkuat sistem pengawasan, serta memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi Keadilan Rakyat menegaskan APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi menjadi instrumen pembangunan yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Meski menyampaikan berbagai catatan strategis, Fraksi Keadilan Rakyat menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
