Parigi Moutong,KALAMMEDIA.NET – Pemerintah Daerah Parigi Moutong menegaskan tidak ada rencana untuk memberhentikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh waktu. Komitmen ini sekaligus memastikan anggaran gaji untuk seluruh PPPK tetap dialokasikan penuh hingga tahun 2027.
Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran, menjelaskan hal itu saat dihubungi, Kamis (26/3/2026). Menurutnya, hingga saat ini Pemda masih berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan gaji pegawai, termasuk PPPK, CPNS, dan PNS.
“Untuk merumahkan itu belum ada sikap seperti itu. Bahkan TAPD untuk 2027 masih menginput kebutuhan gaji sesuai jumlah pegawai yang ada sekarang, baik PPPK, CPNS, maupun PNS,” ujar Zulfinasran.
Ia mengakui, kebijakan tersebut menambah beban anggaran daerah. Total kebutuhan gaji pegawai di Parimo saat ini mencapai sekitar Rp280 miliar.
Meski begitu, Zulfinasran menilai belanja pegawai berdampak langsung pada ekonomi lokal. Sekitar 13 ribu pegawai menjadi motor penggerak ekonomi melalui aktivitas belanja sehari-hari.
“Anggaran itu diterima langsung oleh pegawai. Dampaknya pasti ke ekonomi, mereka belanja di pasar dan menggerakkan usaha masyarakat,” jelasnya.
Namun, tingginya belanja pegawai membatasi anggaran untuk sektor lain, seperti pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat.
Zulfinasran mengatakan Pemda sempat mengkaji beberapa skenario, termasuk kemungkinan pengalihan anggaran dari belanja pegawai ke pembangunan infrastruktur. Namun opsi itu memiliki konsekuensi besar.
“Kalau kita ambil keputusan merumahkan, misalnya untuk PPPK lalu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, berarti ada sekitar 6.000 orang yang tidak mendapatkan gaji. Ini tentu berdampak luas,” ungkapnya.
Di sisi lain, pengalihan anggaran ke infrastruktur membuka peluang pekerjaan baru. Misalnya, jika Rp200 miliar dibagi menjadi 200 paket proyek, ratusan pekerjaan dapat menyerap tenaga kerja lokal.
Meski demikian, Pemda masih perlu menghitung dampak ekonomi dari setiap kebijakan, baik terhadap masyarakat, pelaku usaha, maupun sektor perdagangan seperti toko material bangunan.
Saat ini, Pemda Parimo terus mencari alternatif pembiayaan agar program infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan tanpa harus mengurangi belanja pegawai secara signifikan.
“Kita masih berupaya mencari sumber anggaran lain, supaya infrastruktur dan pemberdayaan tetap berjalan tanpa harus mengorbankan pegawai,” pungkas Zulfinasran.
