JAKARTA,KALAMMEDIA.NET – Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, melakukan audiensi dengan Menteri Transmigrasi RI, M. Iftitah Sulaiman, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Erwin didampingi Wakil Bupati Abdul Sahid, Sekretaris Daerah Zulfinasran, Asisten Perekonomian Aswini Dimpel, tenaga ahli Zulfinahri, serta sejumlah pimpinan OPD terkait. Rombongan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diterima langsung oleh Menteri bersama Dirjen PPK Trans Sigit Mustofa Nurudin, Plh Dirjen PEPMT Nirwan Ahmad Helmi, staf khusus menteri, serta jajaran pejabat lingkup kementerian.
Dalam pemaparannya, Erwin menjelaskan bahwa program transmigrasi di Kabupaten Parigi Moutong telah dimulai sejak 1962. Saat itu, sebanyak 52 kepala keluarga (248 jiwa) asal Bali ditempatkan di Satuan Pemukiman (SP) Nambaru, Desa Sumber Sari, Kecamatan Parigi Selatan.
Program berlanjut pada 1967 dan 1968 dengan kedatangan 295 kepala keluarga (1.453 jiwa) dari Bali dan Jawa di SP Torue dan SP Tolai. Pada tahun-tahun berikutnya, transmigran juga berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, DIY, Bali, NTB, termasuk melalui program APPDT, swakarsa, pengungsi Poso, TPS dan TMS.
Menurut Erwin, kawasan transmigrasi kini menjadi salah satu pilar pembangunan daerah, terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Ia memaparkan, Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya memiliki potensi komoditas unggulan, di antaranya durian 903,9 ton per tahun, padi 3.742 ton per tahun, kelapa 8.975 ton per tahun, kakao 2.437 ton per tahun, perikanan tangkap 8.134 ton per tahun, serta perikanan budidaya 2.759 ton per tahun.
Potensi tersebut dinilai strategis untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis agro-maritim.
Meski demikian, Pemkab Parigi Moutong masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya angka kemiskinan yang mencapai 117.432 jiwa, kerusakan infrastruktur jalan sepanjang 192,75 kilometer dari total 330,61 kilometer jalan kawasan, kerusakan enam daerah irigasi seluas 1.008 hektare, serta keterbatasan akses permodalan dan dukungan teknologi perikanan maupun pengolahan hasil pertanian.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab mengajukan sejumlah usulan strategis. Pada aspek pembangunan kawasan, di antaranya pembangunan RTJK sisa daya tampung, pembangunan jalan lingkungan, tanggul abrasi pantai, serta drainase tipe 70.
Sementara pada pengembangan ekonomi dan pemberdayaan transmigrasi, pemerintah daerah mengusulkan pengembangan lahan usaha kapal tangkap dan bagan apung, pembangunan sentral pelelangan ikan, pengembangan wisata bahari transmigrasi, serta penguatan koperasi nelayan Merah Putih.
Menanggapi hal itu, Menteri Transmigrasi menyatakan seluruh usulan akan dipelajari dan dibahas lebih lanjut di tingkat kementerian. Ia juga meminta pemerintah daerah membangun kepercayaan dengan pemerintah pusat melalui program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
“Fokus Kementerian Transmigrasi adalah peningkatan produktivitas masyarakat dengan membuka lapangan kerja melalui pembangunan ekosistem ekonomi, seperti pengembangan desa modern,” ungkap Menteri.
Selain itu, ia mengungkapkan adanya calon investor asal Tiongkok yang berminat menanam komoditas kelapa dengan kebutuhan lahan sekitar 2.000 hektare. Pemerintah daerah diminta memfasilitasi kesiapan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Audiensi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan pemerintah pusat dalam mendorong transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan berkelanjutan.Sumber: Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong.
Sumber : Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong
