PARIGI MOUTONG,KALAMMEDIA.NET – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong membuka Forum Lintas Perangkat Daerah 2026 untuk menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Kegiatan berlangsung di Aula Bappelitbangda, Kamis pagi (12/3/2026).
Forum ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Aswini Dimple, mewakili Bupati Parigi Moutong. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa forum ini adalah wadah krusial untuk menyelaraskan program antar-instansi dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.
Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Aswini, ditegaskan bahwa pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi tetap menjadi prioritas. Namun, pembahasan tematik tahun ini difokuskan pada tiga isu utama: Pengentasan Kemiskinan, Percepatan Penurunan Stunting, dan Dukungan Posyandu Plus berbasis 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Forum ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan langkah nyata untuk menjawab tiga tantangan besar yang saling berkaitan: kemiskinan ekstrem, stunting, dan optimalisasi pelayanan dasar,” ujar Aswini.
Untuk pengentasan kemiskinan, Pemkab mendorong intervensi tepat sasaran berbasis data. Program pemberdayaan ekonomi juga harus terintegrasi dengan jaminan sosial agar masyarakat dapat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Sementara itu, penurunan stunting menjadi fokus nasional. Aswini menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh.
“Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga menyangkut sanitasi, air bersih, pola asuh, hingga ketahanan pangan. Intervensi harus menjangkau hingga ke tingkat rumah tangga,” tegasnya.
Program Posyandu Plus diharapkan menjadi garda terdepan, bukan sekadar layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi pusat integrasi layanan sosial dasar yang mendukung pemenuhan enam SPM: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Sosial.
Di akhir sambutan, Aswini menekankan pentingnya kolaborasi antar-perangkat daerah.
“Tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri. Kita butuh kerja kolaboratif, cross-cutting program, dan sinergi anggaran yang efektif. Jika kualitas enam urusan wajib (SPM) terpenuhi hingga pelosok desa, maka kemiskinan akan terkikis dan angka stunting akan menurun dengan sendirinya,” tambahnya.
Pemkab Parigi Moutong berharap forum ini menghasilkan masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan sehingga RKPD dan Rencana Kerja (Renja) 2027 dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
