PARIGI MOUTONG, KALAMMEDIA.NET — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mendorong agar pembahasan terkait penataan ruang dan pertanahan tidak berhenti pada rapat dan evaluasi. Dalam rapat koordinasi ketiga, seluruh pihak terkait diminta mempercepat pekerjaan dan membawa progres nyata pada pekan berikutnya.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Integrasi LP2B/KP2B dalam RTRW, Optimalisasi Peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), serta Konsolidasi Tanah untuk Pembangunan Daerah, yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Senin (7/9/2026).
Rapat dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Adrudin Nur. Pertemuan tersebut menjadi rapat koordinasi ketiga yang digelar untuk mengevaluasi perkembangan tindak lanjut dari masing-masing agenda.
Dalam rapat itu, masing-masing pihak menyampaikan laporan mengenai perkembangan pekerjaan sejak pertemuan sebelumnya. Laporan tersebut mencakup langkah yang telah ditempuh, hasil yang telah dicapai, serta pekerjaan yang masih membutuhkan tindak lanjut.
Pembahasan tidak hanya berfokus pada capaian, tetapi juga berbagai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan di lapangan. Identifikasi kendala dilakukan agar setiap persoalan dapat segera dicarikan alternatif penyelesaian dan tidak menghambat tahapan pekerjaan berikutnya.
Selanjutnya, pembahasan diarahkan pada penyusunan strategi dan langkah tindak lanjut. Forum tersebut juga dimanfaatkan untuk menyamakan langkah, memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak, serta memastikan setiap agenda memiliki perkembangan yang terukur.
Asisten I Adrudin Nur meminta seluruh pihak memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mempercepat pekerjaan sesuai kewenangan masing-masing.
“Harapan saya, minggu depan teman-teman semua sudah membawa progres. Artinya, apa yang hari ini masih menjadi pekerjaan atau kendala, minggu depan sudah ada perkembangan yang bisa kita lihat dan evaluasi bersama,” tegasnya.
Pemkab Parigi Moutong berharap koordinasi yang dilakukan secara konsisten dapat mempercepat penyelesaian berbagai pekerjaan terkait penataan ruang dan pertanahan.
Progres dari setiap agenda diharapkan dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya sekaligus mendukung pembangunan daerah yang lebih terencana dan berkelanjutan.
