PARIGI MOUTONG, KALAMMEDIA.NET — Di tengah gejolak internal yang terjadi di tubuh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Parigi Moutong, Supardin mengajak seluruh pengurus tetap solid dan menjaga roda organisasi agar terus berjalan. Ajakan itu disampaikan setelah dirinya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PGRI Kabupaten Parigi Moutong periode 2025–2030.
Supardin yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua I PGRI Kabupaten Parigi Moutong ditunjuk berdasarkan Surat PGRI Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 335/Org/PGRI.Sulteng/XXIII/2026 tertanggal 5 September 2026.
Penunjukan tersebut dilakukan setelah Ketua dan Sekretaris PGRI Kabupaten Parigi Moutong dinonaktifkan.
Hal tersebut disampaikan Supardin saat ditemui sejumlah awak media di Kantor KONI Kabupaten Parigi Moutong, Selasa (8/9/2026).
Supardin mengatakan, penunjukan dirinya sebagai Plt merupakan mandat dari Pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan setelah adanya penonaktifan Ketua dan Sekretaris PGRI Kabupaten Parigi Moutong.
“Tujuan daripada Plt ini adalah menjalankan program kerja organisasi pascadiberhentikannya atau dinonaktifkannya Ketua dan Sekretaris PGRI Kabupaten Parigi Moutong,” ujar Supardin.
Setelah menerima mandat tersebut, Supardin mengaku langsung menggelar rapat internal bersama unsur pimpinan dan Dewan Pakar PGRI Kabupaten Parigi Moutong. Pertemuan itu membahas perkembangan situasi internal organisasi sekaligus merumuskan langkah untuk menjaga stabilitas kepengurusan.
Hasil rapat tersebut kemudian dilaporkan kepada Bupati Parigi Moutong. Menurut Supardin, pemerintah daerah menegaskan tidak mencampuri persoalan internal PGRI dan menyerahkan penyelesaiannya kepada mekanisme organisasi.
“Pemerintah daerah tidak mencampuri urusan organisasi, urusan PGRI. Pemerintah mengembalikan kepada organisasi yang bersangkutan untuk mengikuti mekanisme dan aturan di organisasi PGRI,” katanya mengutip arahan Bupati.
Di tengah situasi tersebut, Supardin mengimbau seluruh pengurus PGRI, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, tetap menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing.
Ia juga meminta pengurus tidak menyebarkan informasi yang bersifat provokatif melalui media sosial karena berpotensi memperkeruh keadaan.
“Saya meminta agar organisasi tetap berjalan dengan baik dan kita tetap melaksanakan tugas masing-masing sesuai tupoksi. Kemudian mengurangi atau tidak melempar informasi di media sosial yang sifatnya provokatif sehingga mengakibatkan perpecahan,” tegasnya.
Di sisi lain, Supardin menyebut pihaknya masih berkomunikasi dengan Pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencari solusi terbaik atas persoalan yang terjadi.
Salah satu harapan yang disampaikan unsur pimpinan dan pengurus PGRI Kabupaten Parigi Moutong adalah agar posisi Ketua dan Sekretaris sebelumnya dapat dikembalikan.
Meski demikian, Supardin menegaskan dirinya tetap menjalankan mandat sebagai Plt berdasarkan keputusan Pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Tengah.
“Kami tetap berpedoman pada apa yang sudah diputuskan oleh PGRI Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau kemudian ada pihak yang menilai keputusan itu menyalahi prosedur atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI, itu bukan ranah saya untuk menjawab,” jelasnya.
Ia mengatakan, pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu hingga dua hari ke depan.
Salah satu opsi yang kemungkinan ditempuh, kata dia, adalah menggelar Konferensi Luar Biasa (KLB) PGRI Kabupaten Parigi Moutong untuk menentukan atau membentuk kepengurusan baru.
Supardin juga meminta seluruh pengurus cabang tidak terpengaruh oleh isu yang berkembang dan tetap menjalankan roda organisasi sebagaimana mestinya.
Ia menegaskan, unsur pimpinan PGRI Kabupaten Parigi Moutong bersama para pengurus tetap solid. Penonaktifan Ketua dan Sekretaris, kata dia, tidak boleh menghambat aktivitas organisasi.
“Kami di unsur pimpinan dan pengurus lainnya tetap solid. Tidak ada perbedaan pendapat yang mempengaruhi jalannya roda organisasi,” katanya.
Menurut Supardin, PGRI merupakan organisasi profesi yang menaungi para pendidik dan tenaga kependidikan. Karena itu, ia berharap persoalan internal yang terjadi tidak dimanfaatkan pihak tertentu sehingga berdampak terhadap citra organisasi.
“Jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi ini sehingga PGRI Kabupaten Parigi Moutong tercoreng. Kita harus menjaga nama baik organisasi,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Supardin mengaku telah mengundang jajaran pengurus pimpinan dan pengurus bidang untuk melakukan pertemuan internal guna membahas keberlangsungan organisasi.
Ia juga berharap dukungan media dapat membantu memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat sehingga persoalan internal PGRI tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
“Saya berharap teman-teman media bisa membantu memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak saling menyalahkan sehingga mengakibatkan daerah kita menjadi ribut,” pungkasnya.
