Palu, KALAMMEDIA.NET – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyoroti persoalan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan (nakes) di tengah upaya pemerintah memperkuat deteksi dini Tuberkulosis (TB) di Sulawesi Tengah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, saat menghadiri rapat kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi (Wamendikti) di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Sabtu (22/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus menekankan pentingnya memperluas deteksi dini TB di Sulawesi Tengah. Kementerian Kesehatan menyiapkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) khusus TB di 508 lokasi yang tersebar di 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.
Program tersebut menjadi bagian dari gerakan nasional CKG khusus TB yang dilaksanakan di 53.335 titik di seluruh Indonesia. Langkah itu ditujukan untuk menekan kesenjangan antara estimasi kasus TB nasional yang mencapai 1,09 juta kasus dengan jumlah kasus yang telah terdeteksi hingga 2025.
“Setiap kegiatan menyasar 100 orang. Kami juga menyiapkan anggaran operasional Rp7,5 juta per kegiatan dan membuka ruang pelibatan swasta serta perguruan tinggi untuk edukasi,” ujar Wamenkes.
Menanggapi hal tersebut, Zulfinasran menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi Parigi Moutong dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Menurutnya, kondisi geografis Parigi Moutong dengan garis pantai sepanjang sekitar 510 kilometer menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan pelayanan kesehatan. Kabupaten tersebut juga ditopang tiga rumah sakit, yakni RSUD Anuntaloko, RSUD Raja Tombolotutu, dan RS Buluye Napoae.
Namun, ketersediaan fasilitas kesehatan tersebut belum sepenuhnya diikuti pemerataan tenaga kesehatan. Salah satu persoalan yang dihadapi adalah kecenderungan nakes mengajukan mutasi ke wilayah perkotaan.
Untuk mengatasi persoalan itu, Zulfinasran mengusulkan dua langkah kepada Wamenkes dan Gubernur Sulawesi Tengah.Pertama, pembangunan rumah dinas atau asrama bagi nakes, terutama yang ditempatkan di wilayah terpencil.
Pemerintah daerah berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat membantu menyediakan hunian yang layak bagi tenaga kesehatan.Kedua, penerapan sistem rolling atau rotasi tugas secara berkala.
Zulfinasran mengusulkan agar rotasi dilakukan setiap 1–2 tahun sehingga distribusi nakes dapat lebih merata tanpa harus mendorong pengajuan mutasi secara permanen.Persoalan pemerataan nakes dinilai penting karena Parigi Moutong merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Sulawesi Tengah.
Di sisi lain, capaian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) di daerah tersebut baru mencapai sekitar 40 persen.
Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, menyambut baik masukan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Ia meminta seluruh bupati dan wali kota segera menginventarisasi persoalan kesehatan yang dihadapi di wilayah masing-masing.
“Ibu Wakil Gubernur akan mendampingi langsung ke Jakarta untuk menghadap Pak Dirjen guna menjemput peluang program pembangunan puskesmas dan RSUD dari Presiden. Khusus penanganan TB, saya minta setiap kabupaten/kota membentuk Satgas TB untuk memperketat monitoring,” tegas Gubernur Anwar Hafid.
Melalui penguatan deteksi dini TB, pemerataan tenaga kesehatan, serta dukungan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas akses layanan sekaligus meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan TB di Sulawesi Tengah.
