PARIGI MOUTONG,KALAMMEDIA.NET – DPRD Kabupaten Parigi Moutong meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang diperkirakan terjadi selama masa peralihan musim pada April 2026. Langkah antisipatif dinilai perlu segera dilakukan menyusul meningkatnya intensitas hujan yang telah memicu banjir di sejumlah wilayah.
Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta BPBD, cuaca ekstrem berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, hingga ancaman gempa bumi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong.
Sejak awal April, beberapa wilayah dilaporkan telah terdampak banjir akibat meluapnya sungai. Kecamatan Sausu menjadi salah satu daerah yang paling terdampak, terutama di Desa Sausu Taliabo dan Desa Sausu Peore. Sementara itu, di Kecamatan Moutong, pemerintah telah menyalurkan bantuan material penanganan banjir berupa geobag (sandbag) sebagai upaya mitigasi.
BMKG juga memprakirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir berpotensi terjadi di Kecamatan Tomini dan Tinombo Selatan. Adapun Kecamatan Tinombo, Balinggi, Ampibabo, Kasimbar, Siniu, dan Palasa diprediksi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.
Di sisi lain, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih perlu diwaspadai. Desa Pembuni dan Desa Siniu tercatat mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) dengan kategori sangat panjang, sehingga meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran lahan.
Selain itu, potensi gempa bumi juga menjadi perhatian karena secara geografis Kabupaten Parigi Moutong berada di sekitar zona aktif Sesar Palu-Koro dan sejumlah sesar lokal di kawasan Teluk Tomini yang memiliki tingkat aktivitas seismik cukup tinggi.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Parigi Moutong, Mastulah, meminta BPBD segera mengambil langkah antisipatif melalui pembentukan posko siaga di wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak bencana.
“Sekarang kita sudah masuk musim penghujan dan beberapa wilayah telah ditetapkan sebagai daerah rawan. Kami mendesak BPBD untuk segera siaga, termasuk menyiapkan posko di titik-titik rawan,” ujarnya.
Menurut Mastulah, kesiapsiagaan tidak boleh dilakukan setelah bencana terjadi. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh personel dan sarana pendukung telah disiapkan sejak dini agar respons terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat.
“Jangan menunggu banjir besar baru bergerak. Posko dan kesiapan personel harus sudah ada sejak awal. Ini bukan soal diminta atau tidak, tetapi sudah menjadi kebutuhan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kawasan dari wilayah selatan hingga utara Parigi Moutong memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama saat cuaca ekstrem.
“Daerah seperti Taopa dan Moutong perlu menjadi perhatian khusus. Dalam kondisi seperti ini, potensi banjir besar sangat mungkin terjadi,” jelasnya.
Komisi III DPRD berharap BPBD bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan berdasarkan data dan prakiraan yang telah disampaikan BMKG. Dengan langkah mitigasi yang dilakukan lebih awal, dampak bencana diharapkan dapat diminimalkan sehingga keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Harapan kami, BPBD selalu dalam kondisi siap siaga. Kita harus mengantisipasi kemungkinan terburuk demi melindungi masyarakat,” pungkas Mastulah.
