PARIGI MOUTONG,KALAMMEDIA.NET – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi Partai Golkar, Imam Muslihun, meminta Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong segera merealisasikan pembangunan jalan di Desa Kotaraya, Kecamatan Mepanga. Desakan itu disampaikan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang rusak berat dan belum mendapat penanganan.
Permintaan tersebut disampaikan Imam dalam Rapat Paripurna DPRD Parigi Moutong, Senin (12/1). Menurutnya, warga terus mempertanyakan realisasi janji pembangunan jalan yang pernah disampaikan Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, setelah resmi dilantik.
“Kami meminta ada kepala OPD yang bertanggung jawab menangani jalan ini. Masyarakat terus bertanya karena sudah dua kali pelaksanaan pembangunan di wilayah lain, sementara di kampung saya nol kilometer,” ungkap Imam di hadapan forum paripurna.
Ia menilai pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah lain telah berjalan, sementara Desa Kotaraya hingga kini belum tersentuh program pembangunan.
“Kenapa di wilayah Lambunu, Taopa, dan Bolano bisa direalisasikan, sementara Kotaraya tidak ada? Padahal itu sudah dijanjikan langsung oleh Pak Bupati,” tegasnya.
Imam menjelaskan, komitmen pembangunan jalan tersebut disampaikan pada 2025 dengan target pelaksanaan pada 2026. Namun, menurutnya, alasan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tidak mudah dipahami masyarakat yang hanya melihat janji yang belum terealisasi.
“Kita mungkin paham soal efisiensi anggaran dari pusat, tetapi masyarakat tidak memahami itu. Yang mereka tahu hanya janji dan realisasi,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Imam mengaku hampir setiap saat menerima keluhan dari masyarakat mengenai kondisi jalan yang dinilai semakin memprihatinkan.
“Setiap waktu masyarakat mempertanyakan ini kepada kami. Karena itu, saya berharap Pak Wakil Bupati yang hadir di tempat ini bisa berkoordinasi dengan Pak Bupati untuk menyikapi persoalan jalan di Kotaraya yang kondisinya sudah sangat parah,” imbuhnya.
Menurut Imam, kondisi jalan di Desa Kotaraya sudah diketahui secara luas sehingga pemerintah daerah tidak perlu lagi melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan tingkat kerusakannya.
“Tidak perlu lagi turun ke Kotaraya. Semua orang sudah tahu jalan itu rusak parah,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa lambatnya penanganan pemerintah membuat masyarakat berinisiatif memperbaiki jalan secara swadaya melalui penggalangan dana.
“Kemarin, alhamdulillah, beberapa organisasi ikut mengumpulkan dana untuk menimbun jalan tersebut secara swadaya dari uang masyarakat,” keluhnya.
Salah satu komunitas yang ikut terlibat adalah kelompok pemancing kolam yang menginisiasi pengumpulan dana. Dari aksi tersebut, masyarakat berhasil menghimpun sekitar Rp25 juta yang digunakan untuk menimbun sejumlah titik jalan yang berlubang.
“Dana itu digunakan untuk menutup lubang-lubang jalan, meskipun belum maksimal. Kalau belum bisa diaspal, setidaknya lubang-lubang itu bisa diratakan dulu, Pak Wakil Bupati,” pungkasnya.
Sorotan yang disampaikan Imam Muslihun menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata. Masyarakat berharap janji pembangunan jalan di Desa Kotaraya segera diwujudkan sehingga akses transportasi, aktivitas ekonomi, dan mobilitas warga dapat kembali berjalan dengan lebih aman dan lancar.
