Kalammedia.net – Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sinergitas dan Konsolidasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (E-SPM) Tahun 2025, Rabu (18/6/2025), di Aula Dikjar. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Fahri Wiranata dan Ahmad Washil, serta diikuti oleh perwakilan seluruh perangkat daerah.
Dalam arahannya, Wabup Sahid menegaskan bahwa penerapan SPM bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan mandat konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.
“SPM adalah tolok ukur minimal yang harus dipenuhi pemerintah, baik pusat maupun daerah, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman, dan sosial,” jelasnya.
Ia menambahkan, penerapan E-SPM saat ini diawasi langsung oleh pemerintah pusat. Apabila target tidak terpenuhi, konsekuensinya berupa sanksi administratif bagi penyelenggara layanan. Karena itu, pemahaman teknis para peserta mengenai sistem pelaporan berbasis E-SPM dinilai sangat penting agar perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi berjalan terukur dan selaras.
“Integrasi dan konsistensi adalah kunci. Dengan E-SPM, tata kelola pemerintahan akan lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Sahid.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Parigi Moutong berharap terbangun komitmen kolektif antar-perangkat daerah dalam memperkuat sinergi pelaksanaan SPM. Tujuan akhirnya adalah peningkatan mutu pelayanan dasar yang merata dan responsif bagi seluruh masyarakat.
Wabup Sahid menutup sambutannya dengan ajakan agar Bimtek tidak sekadar menjadi forum seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas.
