Kalammedia.net – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong menekankan komitmennya dalam membangun tata kelola Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan yang transparan dan akuntabel. Upaya ini ditempuh melalui koordinasi berkelanjutan dengan kementerian terkait serta pendampingan tenaga ahli, guna memastikan seluruh anak memperoleh layanan pendidikan dasar secara merata.
Plt. Kepala Disdikbud Parigi Moutong, Sunarti, menjelaskan bahwa komunikasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan menjadi kunci dalam memperkuat sistem informasi SPM. “Dengan komunikasi yang terintegrasi, data dan informasi dapat terbuka serta mudah diakses, sehingga memudahkan proses pemantauan dan evaluasi,” terangnya.
SPM Pendidikan bertujuan menjamin setiap peserta didik, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan kesetaraan, mendapatkan layanan minimal yang berkualitas. Sesuai mandat, pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan layanan tersebut sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat.
Sunarti menegaskan, penguatan koordinasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan strategi jangka panjang dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ia berharap enam bidang utama SPM, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman, serta perlindungan sosial, dapat terimplementasi dengan optimal di daerah.
“SPM adalah instrumen penting untuk menjamin pemerataan pelayanan dasar, terutama di bidang pendidikan. Kami berkomitmen agar tidak ada anak di Parigi Moutong yang tertinggal dari hak pendidikannya,” tegasnya.
