PARIGI MOUTONG, Kalammedia.net – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkuat koordinasi lintas sektoral dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini dilakukan menyusul sekitar 300 hektare lahan terdampak karhutla dan kekeringan di sejumlah wilayah sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Penanganan Karhutla yang diinisiasi Polres Parigi Moutong di Aula Sanika Satyawada Polres Parigi Moutong, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini melibatkan BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan, TNI, Basarnas, serta perwakilan kecamatan.
Wakapolres Parigi Moutong, Kompol Henry Burhanuddin, membuka rapat sekaligus menyampaikan amanat Kapolres Parigi Moutong, AKBP Heri Edrino Sihombing. Dalam amanat tersebut, karhutla disebut sebagai ancaman yang berdampak terhadap lingkungan, aktivitas ekonomi, dan kesehatan masyarakat.
“Prinsip utama yang harus kita pegang bersama adalah mencegah jauh lebih baik daripada memadamkan. Penanggulangan karhutla tidak dapat dibebankan hanya kepada TNI/Polri atau satu instansi saja, namun diperlukan kolaborasi, sinergi, dan integrasi yang kuat dari seluruh elemen, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga partisipasi aktif masyarakat,” ujar Kompol Henry Burhanuddin.
Koordinasi tersebut diarahkan pada penyamaan persepsi, pemetaan wilayah rawan, deteksi dini, serta kesiapan sarana dan prasarana, termasuk sumber air untuk pemadaman. Sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi perhatian, terutama terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar.
Kepala Pelaksana BPBD Parigi Moutong, Rivai, menyampaikan bahwa sekitar 300 hektare lahan terdampak karhutla dan kekeringan sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Pemerintah daerah telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla dan Kekeringan sejak 26 Agustus 2026. Pada periode 26 Agustus–24 September tercatat 15 kejadian, sedangkan pada periode 25 September–24 Oktober tercatat 13 kejadian dengan luas lahan terdampak 32,6 hektare.
Berdasarkan hasil rapat evaluasi pada Jumat (23/10/2026), status Siaga Darurat kembali diperpanjang selama satu bulan, terhitung 25 Oktober hingga 24 November 2026. BPBD juga telah membuka dua posko siaga di Kecamatan Mepanga dan Kecamatan Bolano untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak.
Rapat evaluasi tersebut menghasilkan empat rekomendasi, yakni perpanjangan status siaga darurat, pengkajian kemungkinan pembelajaran jarak jauh bagi siswa SD dan SMP, kampanye perlindungan kesehatan masyarakat melalui imbauan penggunaan masker, serta penyaluran cadangan pangan pemerintah bagi masyarakat terdampak.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Satpol PP dan Damkar Parigi Moutong, Mardiana, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah membentuk Relawan Kebakaran (Redkar) sejak Agustus 2026. Pembentukan tersebut belum menjangkau seluruh kecamatan. Namun, pada 2027 pemerintah daerah merencanakan pembentukan kelompok Redkar di seluruh kecamatan.
Redkar diharapkan membantu deteksi dini dan penanganan awal kebakaran sebelum petugas pemadam tiba di lokasi. Melalui koordinasi antarinstansi, kesiapan posko, dan keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah mengupayakan pencegahan serta penanggulangan karhutla berjalan lebih terarah.
