PARIGI MOUTONG,KALAMMEDIA.NET – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong tentang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (26/1/2026), diwarnai interupsi dari sejumlah anggota dewan. Interupsi tersebut menyoroti komitmen organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung pelaksanaan tugas Pansus, terutama terkait kehadiran pejabat yang dinilai belum optimal.
Salah satu sorotan disampaikan Anggota DPRD Parigi Moutong dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Basuki. Ia meminta seluruh OPD menunjukkan keseriusan dalam setiap agenda pembahasan Pansus LHP BPK dengan menghadirkan pejabat yang berwenang dan memahami persoalan teknis.
Menurut Basuki, setiap pembahasan Pansus yang berkaitan dengan program maupun kebijakan daerah seharusnya tidak hanya dihadiri kepala OPD, tetapi juga pejabat teknis yang menguasai substansi permasalahan.
“Selama ini yang hadir biasanya hanya kepala dinas dan kasubag program,” ujar Basuki dalam rapat paripurna.
Ia menilai kondisi tersebut sering menjadi hambatan ketika pembahasan memasuki aspek teknis. Akibatnya, berbagai pertanyaan yang diajukan anggota Pansus tidak dapat dijawab secara rinci karena pejabat yang memahami persoalan tidak berada di ruang rapat.
Berkaca dari pengalaman pembahasan sebelumnya, Basuki menegaskan kehadiran pejabat teknis sangat penting agar proses pembahasan berjalan lebih efektif dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti secara tepat.
“Kehadiran pejabat teknis sangat dibutuhkan agar setiap pertanyaan dan permintaan penjelasan dari Pansus dapat dijawab secara komprehensif, sehingga tidak ada lagi yang lewat seperti angin lalu,” tegasnya.
Melalui pembentukan Pansus LHP BPK, DPRD Parigi Moutong berharap proses pembahasan hasil pemeriksaan BPK dapat berlangsung lebih maksimal dengan dukungan penuh dari seluruh OPD. Kehadiran pejabat teknis dinilai menjadi salah satu kunci agar setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti secara efektif dan akuntabel.
