PARIGI MOUTONG,KALAMMEDIA.NET – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pengembangan sekolah-sekolah di wilayah terpencil.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Bupati Parigi Moutong yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta diperkuat melalui rencana strategis Disdikbud.
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Disdikbud Parigi Moutong, Ibrahim, mengatakan arah kebijakan tersebut merupakan amanat langsung dari Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, yang menempatkan pemerataan layanan pendidikan sebagai salah satu fokus pembangunan daerah.
“Berdasarkan program Bupati sesuai visi dan misi yang telah dituangkan dalam RPJMD, Disdikbud kemudian menindaklanjutinya dan menetapkan hal tersebut dalam rencana strategis dinas,” ujar Ibrahim, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, salah satu prioritas utama Disdikbud adalah sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil, baik dari sisi infrastruktur, fasilitas pendukung, maupun kenyamanan bagi tenaga pendidik.
Menurut dia, Bupati Parigi Moutong berharap agar tenaga pendidik tidak lagi enggan ditempatkan di sekolah terpencil, bahkan menjadikannya sebagai pilihan karena fasilitas yang semakin memadai.
“Pak Bupati menginginkan ke depan, ketika tenaga pendidik ditempatkan di sekolah terpencil, bukan menolak, tetapi menerima, bahkan mengejar untuk bisa ditempatkan di sana. Alasannya karena fasilitasnya sudah lengkap,” jelasnya.
Ibrahim menambahkan, kebijakan tersebut sejalan dengan program nasional yang mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pemerataan pendidikan.
Ia mencontohkan percepatan revitalisasi dan digitalisasi sekolah sebagaimana amanat Presiden Republik Indonesia yang turut berdampak pada peningkatan fasilitas di sekolah terpencil.
“Sekolah-sekolah terpencil yang sebelumnya belum memiliki akses listrik kini dibantu langsung oleh PLN. Di Parigi Moutong sudah ada beberapa sekolah yang kini dialiri listrik, meskipun masih menggunakan tenaga surya dengan daya 900 kWh,” ungkapnya.
Menurutnya, meski masih terbatas, ketersediaan listrik tersebut sudah membantu proses belajar mengajar serta mendukung pemanfaatan teknologi pendidikan di daerah terpencil.
Selain persoalan listrik dan fasilitas lainnya, Ibrahim mengakui masih terdapat bangunan sekolah di wilayah terpencil yang kondisinya memprihatinkan dan membutuhkan penanganan serius.
“Ini sementara akan kami tindak lanjuti dan bahas di tingkat internal dinas, karena salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah keterbatasan anggaran,” katanya.
Ia menyebutkan, Disdikbud Parigi Moutong berupaya mengusulkan satuan pendidikan tersebut agar masuk dalam program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 hingga 2028.
“Kita berupaya mereka masuk melalui bantuan APBN, karena kalau melalui APBD, keuangan daerah belum mampu,” tegas Ibrahim.
Namun demikian, ia menekankan bahwa untuk memperoleh bantuan tersebut, satuan pendidikan harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Salah satu syarat utama adalah jumlah siswa. Untuk apa dibantu lagi kalau jumlah siswanya tinggal 20 atau 30 orang. Minimal jumlah siswa 60 orang ke atas, insyaallah itu masuk kategori untuk mendapatkan bantuan,” sebutnya.
Selain jumlah siswa, persyaratan lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan lahan dan kejelasan alas hak.
Ibrahim mengakui aspek tersebut sangat menentukan kelancaran pembangunan sekolah.
“Kalau persyaratan ini tidak bisa dilengkapi, maka akan berimplikasi pada penundaan bantuan dan akan diprioritaskan kepada sekolah yang memenuhi syarat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan sekolah di atas lahan yang tidak memiliki status hukum jelas berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kalau membangun di lahannya orang, kita tidak ingin lagi ada tuntutan atau gugatan terhadap pembangunan sekolah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ibrahim mengungkapkan bahwa pada masa kepemimpinan Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu, terdapat sekitar 79 sekolah terpencil gabungan SD dan SMP, termasuk sekolah satu atap (SATAP).
“Jumlah siswanya bervariasi. Dari 79 sekolah tersebut, sudah ada sebagian yang terbantu, namun masih banyak yang membutuhkan uluran tangan pemerintah,” pungkasnya.
