PARIGI MOUTONG, KALAMMEDIA.NET — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memprioritaskan pemenuhan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam penyusunan KUA-PPAS tahun anggaran 2027.
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, mengatakan kebutuhan PPPK menjadi salah satu komponen yang terlebih dahulu diamankan di tengah keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Untuk PPPK 2027 kami sudah siapkan anggarannya hingga akhir 2027, bahkan sudah teranggarkan sampai dengan gaji ke-13,” ujar Irwan dalam rapat kerja Badan Anggaran DPRD Parigi Moutong bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kewajiban pemerintah daerah terhadap PPPK tetap terpenuhi.
Selain PPPK, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga masih menjadi bagian dalam rancangan anggaran pemerintah daerah.
Di sisi lain, kebijakan efisiensi membuat ruang belanja operasional organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi terbatas. Karena itu, pengalokasian anggaran diarahkan pada kebutuhan yang dinilai paling prioritas.
Irwan menjelaskan, prioritas belanja diarahkan pada belanja wajib, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), program strategis nasional, serta program yang berkaitan dengan visi dan misi kepala daerah.
“Karena efisiensi, yang kita prioritaskan adalah belanja yang sifatnya wajib, belanja yang berkaitan dengan SPM, program strategis nasional, dan program yang berkaitan dengan visi dan misi Bupati,” ujarnya.
Menurut Irwan, kondisi tersebut membuat OPD harus menyesuaikan rencana kerja dengan kemampuan fiskal daerah. Belanja operasional diarahkan untuk kebutuhan yang benar-benar mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, pembagian anggaran kepada OPD dalam tahapan ini belum merupakan alokasi final dalam APBD 2027. Rencana tersebut masih berada dalam proses pembahasan KUA-PPAS.
“Jangan sampai mereka berpikir sudah dalam bentuk RKA. Kita belum sampai ke APBD, tetapi baru sampai pada KUA-PPAS,” katanya.
Irwan berharap pembahasan bersama Banggar DPRD Parigi Moutong dapat menghasilkan penyelarasan antara kemampuan fiskal daerah dan program prioritas pemerintah.
Dengan demikian, APBD 2027 nantinya dapat tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan wajib sekaligus mendukung program prioritas pembangunan daerah.
