JAKARTA, KALAMMEDIA.NET – Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Drs. Alfres Masboy Tonggiroh, M.Si., bersama Ketua Fraksi Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Parigi Moutong, Faisan Lelo Badja, S.M., menemui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (28/7/2026).
Pertemuan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperjuangkan kebijakan fiskal yang dinilai dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah. Keduanya hadir bersama jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) untuk menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah pusat.
Dalam audiensi itu, Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Masboy Tonggiroh, menyoroti pentingnya pengelolaan transfer keuangan daerah, termasuk optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, penyaluran dana dari pemerintah pusat perlu dilakukan secara transparan, berkeadilan, cepat, dan tepat sasaran agar mampu mendukung pembangunan di daerah.
Sementara itu, Faisan Lelo Badja memberikan perhatian terhadap pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam pertemuan tersebut, delegasi berharap Kemendagri dapat memfasilitasi regulasi yang memungkinkan gaji dan tunjangan PPPK dibiayai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Usulan tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan pembiayaan PPPK yang ditanggung pemerintah pusat, pemerintah daerah diharapkan tidak kehilangan ruang fiskal akibat berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga anggaran tetap dapat difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, serta program pemberdayaan masyarakat.
“Kami berinisiatif membawa aspirasi ini ke tingkat pusat agar Belanja DAU daerah dapat lebih proporsional. Kami berharap Pemerintah Pusat, melalui Bapak Wamen Mendagri, dapat melihat kondisi objektif di daerah. Jika pemerintah pusat tidak segera mengambil alih pembiayaan tersebut, maka ruang gerak APBD kita untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik akan sangat terbatas, dan tentu masyarakat luas yang akan merasakan dampaknya,” ujar perwakilan inisiator tersebut secara optimis usai pertemuan.
Melalui audiensi tersebut, pimpinan DPRD Parigi Moutong berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan berbagai masukan yang disampaikan. Langkah itu diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga APBD tetap memiliki ruang yang memadai untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
