JAKARTA,KALAMMEDIA.NET – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong yang tergabung dalam lintas komisi melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan mempercepat penanganan kedaruratan pascagempa bumi dan banjir yang melanda Parigi Moutong sepanjang Juni 2026.
Rombongan dipimpin Ketua Delegasi, Sutoyo, bersama Mohamad Irfain, Imam Muslihun, Yushar, Arnol, Rusno Tanriono, Hi. Wardi, dan Hi. Sami. Kedatangan mereka diterima Pelaksana Tugas Kepala Subbidang Direktorat Penanganan Darurat BNPB RI, Johan Fredi Pakpahan.
Dalam pertemuan itu, DPRD menyampaikan kondisi kebencanaan yang terjadi di Parigi Moutong. Pada Juni 2026, wilayah tersebut terdampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,7 yang merusak rumah warga di Desa Torue dan Desa Tolai serta sejumlah fasilitas publik.
Di waktu yang hampir bersamaan, hujan berintensitas tinggi memicu banjir di Kecamatan Parigi, Parigi Selatan, Parigi Barat, dan Balinggi yang merendam ratusan rumah, merusak infrastruktur, serta menggenangi lahan pertanian masyarakat.
DPRD kemudian menyampaikan sejumlah usulan yang difokuskan pada empat aspek penanggulangan bencana, yakni kebijakan dan anggaran, mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pada aspek kebijakan, anggota DPRD meminta penjelasan mengenai mekanisme penambahan Dana Siap Pakai (DSP), syarat pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi, pendampingan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), hingga peluang insentif dari pemerintah pusat bagi daerah yang meningkatkan indeks ketahanan bencana.
Di bidang mitigasi, DPRD mengusulkan pembaruan peta risiko bencana skala mikro, pemasangan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) banjir bandang di kawasan rawan, penguatan program Desa Tangguh Bencana (Destana), serta peningkatan kapasitas personel BPBD melalui sertifikasi teknis.
Sementara itu, pada aspek penanganan darurat, rombongan mendorong percepatan distribusi bantuan logistik ketika akses darat terputus akibat longsor, penambahan armada perahu karet maupun kendaraan amfibi, serta percepatan penyediaan hunian sementara bagi warga terdampak.
Pembahasan juga mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk usulan pembangunan tanggul pengendali banjir, normalisasi sungai, mekanisme audit penggunaan dana kebencanaan, hingga program pemulihan sektor pertanian dan perikanan yang terdampak.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Johan menyatakan BNPB menyambut baik langkah koordinasi yang dilakukan DPRD Parigi Moutong.
Menurutnya, Parigi Moutong menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian karena berada di kawasan rawan gempa dan bencana hidrometeorologi.
BNPB juga menegaskan komitmennya untuk menyinkronkan standar operasional penetapan status tanggap darurat antara pemerintah pusat dan daerah agar dukungan logistik, armada evakuasi, serta bantuan kedaruratan dapat disalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui koordinasi tersebut, DPRD Parigi Moutong berharap sinergi dengan BNPB dapat mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak sekaligus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
