Daerah  

Retreat Kepala Daerah: Laboratorium Kepemimpinan Baru untuk Pemimpin Daerah

Avatar
Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, mengikuti retreat kepala daerah gelombang kedua yang dihelat Kementerian Dalam Negeri di Kampus IPDN, Sumedang, Jawa Barat. Foto : Diskominfo Kab. Parimo

Kalammedia.net – Di tengah derasnya tuntutan tata kelola pemerintahan yang adaptif, retreat kepala daerah gelombang kedua yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, menjadi ruang belajar intensif bagi para pemimpin daerah.

Selama empat hari, 86 kepala daerah dari berbagai wilayah mengikuti enam sesi pembekalan yang menghadirkan 31 kementerian/lembaga. Materi mencakup ketahanan nasional, wawasan kebangsaan, komunikasi politik, hingga penyelarasan pembangunan dengan Astacita delapan cita-cita pembangunan nasional.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, yang bertindak sebagai kepala sekolah retreat, menegaskan forum ini bukan sekadar pelatihan, melainkan wadah penyegaran orientasi kepemimpinan.

“Retreat ini menjadi ruang pembaruan niat dan arah kepemimpinan, agar kepala daerah meneguhkan kembali pengabdiannya kepada rakyat,” ujarnya.

Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, yang turut hadir, mengakui kegiatan ini membuka ruang refleksi sekaligus memperkaya kapasitas kepemimpinannya.

“Saya datang sebagai seorang pendidik yang dipercaya rakyat, dan di sini saya belajar banyak dari pengalaman kepala daerah lain,” ungkap Sahid.

Menurutnya, forum ini memperkuat jejaring, menyatukan gagasan pusat dan daerah, serta menumbuhkan solidaritas antarpemimpin di tengah tantangan birokrasi yang kompleks.

Retreat ini juga menjadi ruang konsolidasi bagi kepala daerah baru, termasuk mereka yang belum sempat mengikuti gelombang pertama, yang terpilih lewat pemungutan suara ulang, maupun yang sempat berhadapan dengan sengketa pilkada.

Dengan pendekatan kolaboratif, kegiatan di IPDN tersebut diharapkan melahirkan pemimpin daerah yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial dan arah pembangunan yang lebih terintegrasi dengan agenda nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *