Kalammedia.net, PARIGI – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif potensi dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Aula Hotel New Oktaria, Senin, (05-08-2024).
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Fatmawati mengatakan, pengawasan partisipatif adalah pengawasan yang melibatkan masyarakat untuk melakulan pengawasan terhadap tahapan pemilu atau pemilihan.
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan dapat dilakukan dengan pemantauan penyampaian laporan awal dan informasi awal temuan dugaan pelanggaran ke Bawaslu, ujarnya.
Tujuan pengawasan parsitipatif adalah mencegah terjadinya konflik, menjadikan pemilu berintegritas, meningkatkan kualitas demokrasi, mendorong tingginya partisipasi publik dan membentuk karakter dan kesadaran politik masyarakat, jelasnya.
Ia juga mengatakan Jika tidak dilakukan Pengawasan Partisipasi ini maka akan menimbulkan Dampak, yaitu akan terjadi manipulasi suara, hilangnya hak pilih, politik uang, pemilihan tidak sesuai aturan dan timbul gugatan, pemungutan suara ulang dan konflik antar pendukung calon.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala OPD, Camat, Ketua Partai Politik dan Kepala Desa, dilingkungan Kabupaten Parigi Moutong.
Ada 4 Pelanggaran dalam penyelenggaraan, pertama pelanggaran administrasi akan ditindak lanjuti oleh KPU, pelanggaran pidana ditindak lanjuti oleh Kepolisian, pelanggaran Kode Etik ditindak lanjuti oleh DKPP melalui Bawaslu Provinsi dan pelangaran Hukum lainnya ditindak lanjuti oleh Lembaga yang berwenang, tambahnya.
Di akhir Ia menyampaikan harapannya, semoga pilkada serentak tahun 2024 di parigi moutong akan berjalan baik.
“kami yakin masyarakat Kabupaten Parigi Moutong luar biasa, dengan spirit kebersamaan, selagi demokrasi kita menggunakan prinsip gotong-royong, semoga kegiatan ini memberikan pesan positif untuk demokrasi kita,”pungkasnya.
