PALU,KALAMMEDIA.NET— Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Kantor BPKP Sulawesi Tengah, Jalan Moh. Yamin, Kota Palu, Rabu (6/5).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, bersama Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, Agus Yulianto.
Dalam sambutannya, Bupati Erwin Burase mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis sekaligus landasan hukum dalam memperkuat tata pemerintahan yang baik atau good governance di Kabupaten Parigi Moutong.
“Kami berharap melalui sinergi ini, tercipta sistem pengelolaan keuangan daerah yang jauh lebih baik, serta peningkatan kualitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kerja sama tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung reformasi birokrasi, menciptakan birokrasi yang efisien dan melayani, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat mitigasi risiko guna mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah sejak dini.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Ia menilai tantangan pengelolaan pemerintahan di Parigi Moutong cukup besar karena wilayah tersebut mencakup 23 kecamatan, 278 desa, dan lima kelurahan.
Menurut Agus, di era keterbukaan informasi saat ini, pemerintah dituntut memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi.
“Sekarang pengawasan ada di mana-mana, salah sedikit saja bisa langsung viral di media sosial. Karena itu, pemerintah dituntut memiliki akuntabilitas yang luar biasa,” ungkapnya.
Agus juga menegaskan pihaknya berkomitmen memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan manajemen risiko.
“Kami berkomitmen untuk mendampingi. Kami ubah istilahnya dari ‘pengawasan’ menjadi ‘pengawalan’ agar lebih nyaman. Kami ingin memastikan tata kelola berjalan baik dan Inspektorat di daerah benar-benar menjadi ‘tangan kanan’ Bupati,” katanya.
Ia menambahkan, BPKP membuka ruang konsultasi bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, baik secara formal maupun informal, terkait tata kelola keuangan daerah.
Kerja sama tersebut diharapkan menjadi langkah awal perbaikan tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengentasan kemiskinan di daerah.
Penandatanganan nota kesepahaman itu turut disaksikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, di antaranya Inspektur Inspektorat, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPRP, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Kerja Sama, serta perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo bidang IKP, dan Dinas Perhubungan.
