PARIGI, KALAMMEDIA.NET — Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Wayan Murtama, meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru menjatuhkan sanksi disiplin terhadap pihak terlapor dalam kasus dugaan pelecehan seksual atau kekerasan terhadap seorang guru SD di Kecamatan Palasa.
Hal itu disampaikan Wayan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Senin (12/10/2026), yang membahas laporan dan pengaduan terkait kasus tersebut.
Dalam rapat itu, Wayan menyarankan agar dugaan tindak pidana terlebih dahulu diproses oleh aparat penegak hukum (APH) sebelum pemerintah daerah mengambil keputusan terkait sanksi disiplin.
“Jangan terburu-buru menentukan, mengambil keputusan sanksi disiplin, karena di sini ada dua kasusnya, ini kasus pidana yang sampai ke ruangan DPR,” ujar Wayan.
Ia mengatakan, laporan tetap dapat diterima dan ditindaklanjuti. Namun, menurutnya, keputusan pemberian sanksi perlu mempertimbangkan hasil proses hukum.
“Bagaimana Bapak mengambil keputusan sanksi disiplin kalau mereka tidak terbukti melakukan pelecehan seksual?” katanya.
Wayan juga mengingatkan agar pihak yang dilaporkan tidak langsung dijatuhi sanksi sebelum ada kejelasan mengenai dugaan perbuatannya.
“Jadi saran saya tunggu dulu, dorong ini kasus ke APH,” tuturnya.
Catatan: Naskah ini mempertahankan inti pernyataan narasumber tanpa menambahkan kesimpulan atau harapan yang tidak disampaikan dalam rekaman.
