PDGI Parimo Layani Pemeriksaan Gigi Gratis pada HKN ke-62

kalammedia.net
Ketua PDGI Cabang Parigi Moutong, drg. Andi Nur Awalini Cahyani, Sp.KG (baju ungu memakai masker), bersama jajarannya memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di halaman Kantor Bupati Parigi Moutong, Jumat (13/11/2026). (Foto: Iwan Sukri)

PARIGI, KALAMMEDIA.NET — Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Parigi Moutong memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di halaman Kantor Bupati Parigi Moutong, Jumat (13/11/2026).

Ketua PDGI Cabang Parigi Moutong, drg. Andi Nur Awalini Cahyani, Sp.KG, mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan salah satu bentuk keterlibatan PDGI dalam peringatan HKN. Selain pemeriksaan, PDGI juga pernah menggelar penyuluhan dan edukasi kesehatan gigi dan mulut pada tahun-tahun sebelumnya.

“Peran PDGI dalam Hari Kesehatan Nasional, kami selalu mengambil banyak peran penting, di antaranya ada pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut,” ujarnya.

Dalam pelayanan tersebut, PDGI menggunakan alat diagnostik sekali pakai (disposable) yang merupakan bantuan pemerintah daerah. Setelah digunakan, alat tersebut tidak dipakai kembali untuk pasien lain.

Andi menjelaskan, alat yang telah digunakan kemudian diberikan kepada pasien atau keluarga pasien agar dapat dimanfaatkan untuk pemeriksaan gigi dan mulut secara mandiri di rumah.

“Sehingga daripada alat itu misalnya terbuang, lebih baik kita berikan kepada pasien ataupun keluarga pasien sehingga mereka dapat memeriksakan gigi dan mulutnya di rumah secara mandiri,” jelasnya.

Saat wawancara berlangsung, tiga orang sedang menjalani pemeriksaan di lokasi kegiatan.

Pada peringatan HKN tahun ini, Andi juga berharap pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan serta perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas.

“Tentu saja harapan kami, semoga pemerintah dalam hal ini, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, senantiasa juga memperhatikan tenaga kesehatan dari sisi kesejahteraannya, kemudian keamanan dalam hal memeriksa pasien dari sisi hukum,” ungkapnya.

Menurutnya, perlindungan tersebut diperlukan agar tenaga kesehatan dapat bekerja dengan aman dan memberikan pelayanan sesuai standar prosedur operasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *