PARIGI, KALAMMEDIA.NET — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong meminta pemutakhiran data nelayan diperketat untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran. Akurasi data dinilai penting agar nelayan yang memenuhi persyaratan tetap memperoleh akses terhadap fasilitas subsidi pemerintah.
“Seluruh petugas lapangan dan penyuluh perikanan harus melakukan pemutakhiran data nelayan secara by name by address. Data yang disajikan harus benar-benar akurat, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian pesan Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Muhammad Idrus, S.Pi., M.A.P, dalam Rapat Kerja Petugas Lapangan dan Penyuluh Perikanan serta Sosialisasi Ketenagakerjaan di Hotel Anutapura, Parigi Moutong, Senin (9/11/2026).
Pemutakhiran data tersebut merupakan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat Gabungan DPRD Kabupaten Parigi Moutong pada Oktober 2026. Validitas data menjadi salah satu aspek penting dalam pengawasan pemanfaatan BBM bersubsidi bagi nelayan.
Bupati mengingatkan, kesalahan pendataan berpotensi merugikan nelayan yang memenuhi persyaratan. Sebaliknya, data yang tidak valid juga dapat membuka peluang pemanfaatan fasilitas subsidi oleh pihak yang tidak berhak.
Selain persoalan data nelayan, Bupati meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mengevaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor kelautan dan perikanan selama Januari hingga Oktober 2026. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara penerimaan yang dilaporkan dan dana yang disetorkan ke kas daerah.
Ia juga mengingatkan petugas agar memahami ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan pajak dan retribusi daerah.
Perhatian lainnya diarahkan pada perlindungan nelayan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Petugas lapangan dan penyuluh diminta membantu menyosialisasikan manfaat jaminan sosial kepada masyarakat nelayan, mengingat pekerjaan di laut memiliki risiko kecelakaan kerja.
Erwin juga meminta validasi statistik perikanan tangkap Semester I Tahun 2026 dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Menutup sambutannya, Bupati berharap seluruh petugas lapangan dan penyuluh perikanan meningkatkan kedisiplinan, etika, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas.
