PARIGI, KALAMMEDIA.NET — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Parigi Moutong memperketat validasi data nelayan untuk memastikan penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) tepat sasaran. Langkah ini juga menjadi bagian dari persiapan evaluasi data sebagai salah satu persyaratan administrasi penerbitan barcode bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Kepala DKP Parigi Moutong, Mohamad Nasir, S.Pi., M.Si., menegaskan bahwa Kartu KUSUKA harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berprofesi sebagai pelaku usaha kelautan dan perikanan, bukan sekadar memiliki hobi memancing.
“Jadi jangan sembarangan menerbitkan Kartu KUSUKA hanya karena dia bisa memancing atau dia bisa memancing 1-2 kali dalam seminggu atau sekitar hobi, ini tidak bisa diberikan kartu KUSUKA,” kata Nasir saat sambutan pada Rapat Kerja Petugas Lapangan dan Penyuluh Perikanan yang dirangkaikan dengan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Anutapura Parigi, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, penentuan status seseorang sebagai nelayan harus memperhatikan klasifikasi pekerjaan dan aktivitas usahanya. Dalam rapat tersebut, ia menyampaikan bahwa pekerjaan sebagai nelayan harus menjadi aktivitas utama dengan persentase minimal 80 persen.
Karena itu, petugas lapangan dan penyuluh perikanan diminta memastikan kebenaran data sebelum proses penerbitan Kartu KUSUKA dilakukan. Verifikasi harus mengacu pada kondisi pekerjaan masyarakat dan kriteria yang berlaku, bukan berdasarkan kedekatan maupun intervensi pihak tertentu.
DKP Parigi Moutong juga akan melakukan evaluasi data nelayan selama dua hari, terutama berkaitan dengan persyaratan administrasi penerbitan barcode BBM bersubsidi. Evaluasi ini diharapkan dapat memastikan data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi dan profesi masyarakat.
Ia mengingatkan, ketidakakuratan data sejak tahap pendataan dapat menimbulkan persoalan dalam pelayanan pemerintah, termasuk penyaluran bantuan dan pemberian perlindungan jaminan sosial.
Selain validasi data, ia menyoroti pentingnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan yang menghadapi risiko pekerjaan, mulai dari cuaca buruk, gelombang laut hingga kecelakaan saat melaut.
Ia menyebutkan, jumlah nelayan di Kabupaten Parigi Moutong mencapai sekitar 15.000 orang, sedangkan jumlah pelaku usaha perikanan sekitar 3.000 orang. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan perhatian dalam upaya memperluas perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat pesisir.
Ia berharap petugas lapangan dan penyuluh perikanan turut membantu menyosialisasikan manfaat BPJS Ketenagakerjaan, khususnya perlindungan bagi peserta dan keluarganya apabila terjadi kecelakaan kerja maupun risiko meninggal dunia.
Nasir juga mengajak masyarakat dan media menyampaikan informasi apabila menemukan kekeliruan dalam proses pendataan maupun pelayanan sektor kelautan dan perikanan.
“Yang paling penting adalah kerja sama informasi yang harus akurat. Karena ketika kita menginput data teman-teman di lapangan dimulai dengan data yang tidak benar, maka sudah bisa dipastikan pada akhirnya akan memberikan persoalan yang sangat serius,” ujarnya.
Melalui rapat kerja tersebut, DKP Parigi Moutong berharap koordinasi antara petugas lapangan, penyuluh perikanan, pemerintah daerah, dan BPJS Ketenagakerjaan semakin kuat sehingga validasi data nelayan serta pelayanan perlindungan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran.
