PARIGI, KALAMMEDIA.NET — Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diminta mengawal pekerjaan pembangunan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Pengawasan sejak awal diperlukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas.
“Jadi mungkin pada kesempatan ini saya menyarankan tolong teman-teman OPD diingatkan disampaikan kepada penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan. Bahwa pekerjaan ini mulai dikawal dari awal. Mulai perencanaannya prosesnya,” Ujar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Parigi Moutong, Adrudin Nur, S.Pd., M.Si usai membacakan sambutan Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase saat Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi E-Monev Pembangunan Daerah di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Senin (9/11/2026).
Ia mengingatkan, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan ketika pekerjaan mulai bermasalah. Menurutnya, tanggung jawab penyedia jasa menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan proyek tidak membebani kepala OPD maupun pejabat yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas.
“Kalau dulu biasa kepala OPD, pengawas PPK yang stres. Kadangkala kalau kita dapatkan mitra yang punya tanggung jawab kita tidur nyenyak. Tapi kalau dapatkan mitra yang slow kitorang yang mimpi buruk tiap malam,” katanya.
Selain pengawasan, Ia juga menyoroti pemberian uang muka kepada penyedia jasa. Ia berharap pada pelaksanaan pekerjaan anggaran 2027, penyedia yang menerima uang muka sebesar 25 hingga 30 persen dapat menjalankan pekerjaan secara bertanggung jawab sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
“Jadi diharapkan kepada seluruh teman-teman utamanya yang mengikuti kegiatan ini tolong diingatkan pimpinannya karena pimpinan saat ini sudah sekaligus sebagai PPK. Kecuali mungkin beliau wakilkan kepada sekretaris atau bidang lain, tetapi kata kuncinya tetap jadi tanggung jawab kepala OPD,” ujarnya.
Ia meminta peserta sosialisasi meneruskan pesan tersebut kepada pimpinan OPD masing-masing. Menurutnya, meskipun tugas PPK dapat didelegasikan kepada sekretaris atau pejabat bidang lainnya, tanggung jawab pimpinan OPD tetap perlu diperhatikan.
Adrudin menegaskan, pengendalian pekerjaan pembangunan menjadi perhatian Bupati Erwin Burase agar seluruh kegiatan dapat terpantau dan tidak berjalan di luar perencanaan.
“Saya hanya ingatkan. Jangan pernah lagi main-main sekarang. Semua tujuan Pak Bupati ini adalah semua bisa terkontrol,” tegasnya.
Ia menambahkan, Bupati Erwin Burase menginginkan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong terlaksana sesuai rencana, menghasilkan pekerjaan yang baik, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
