PARIGI MOUTONG, KALAMMEDIA.NET – Evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sepanjang 2025 menunjukkan capaian yang tergolong tinggi. Namun, ketimpangan kinerja antarorganisasi perangkat daerah (OPD) masih menjadi persoalan yang dinilai menghambat optimalisasi pembangunan.
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong Irwan mengungkapkan hal tersebut saat memaparkan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Menurut Irwan, secara agregat kinerja pemerintah daerah berpotensi mencapai hasil yang lebih maksimal apabila seluruh OPD mampu menjalankan program secara optimal dan selaras.
“Secara umum kinerja kita tinggi, bahkan berpotensi di atas 90 persen. Tapi masih ada beberapa OPD yang kinerjanya rendah, sehingga berdampak pada capaian keseluruhan,” ujarnya.
Ia menegaskan, perbedaan capaian kinerja antar-OPD menjadi perhatian serius yang perlu segera dibenahi. Menurutnya, peningkatan kinerja setiap perangkat daerah akan berdampak langsung terhadap capaian pembangunan secara keseluruhan.
Selain capaian kinerja, Irwan menyoroti persoalan sistem pelaporan di sejumlah OPD yang dinilai masih lemah. Kondisi tersebut menyulitkan proses evaluasi dan pengukuran kinerja secara objektif.
“Dalam beberapa kasus, laporan kinerja sulit diperoleh. Padahal tanpa data yang valid, kita tidak bisa melakukan penilaian secara akurat. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Meski terdapat persoalan pada kinerja sejumlah OPD, indikator makro pembangunan Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan perkembangan positif.
Salah satunya terlihat dari angka kemiskinan yang turun menjadi 13,51 persen pada 2025. Angka tersebut disebut sebagai yang terendah dalam sejarah Kabupaten Parigi Moutong.
Namun, Irwan mengingatkan capaian tersebut belum sepenuhnya ideal karena angka kemiskinan Parigi Moutong masih berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah.
“Trennya memang menurun dari tahun ke tahun, tetapi penurunannya belum signifikan. Ini menjadi tantangan kita ke depan agar program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan berdampak luas,” jelasnya.
Selain kemiskinan, sejumlah indikator lain, seperti pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), juga masih membutuhkan percepatan.
Karena itu, hasil evaluasi kinerja 2025 diharapkan menjadi bahan refleksi bagi seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
Irwan menegaskan, evaluasi kinerja tidak semata-mata menjadi instrumen penilaian, tetapi juga menjadi dasar untuk mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan.
“Ini bukan untuk menyalahkan, tetapi menjadi cambuk agar kita semua bisa bekerja lebih baik, lebih terukur, dan lebih bertanggung jawab dalam melayani masyarakat,” pungkasnya.
