PARIGI MOUTONG, KALAMMEDIA.NET – Kabupaten Parigi Moutong menjadi tuan rumah Rapat Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan Safari Ramadan 2026, Kamis (26/2).
Kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah, khususnya dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Rapat kerja tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Parigi Moutong, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Parigi Moutong, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi perempuan.
Bupati Parigi Moutong Erwin Burase mengapresiasi kepercayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadikan Parigi Moutong sebagai lokasi pelaksanaan rapat kerja yang dipadukan dengan Safari Ramadan.
Menurut Erwin, kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan momentum strategis untuk memperkuat sinergi program pembangunan lintas pemerintahan.
“Momentum ini menjadi ajang mempererat silaturahmi, memperkuat nilai keimanan, sekaligus menyatukan komitmen membangun Parigi Moutong yang semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Erwin memaparkan visi pembangunan daerah 2025–2029, yakni “Parigi Moutong Maju, Mandiri dan Berkelanjutan melalui Gerbang Desa.”
Visi tersebut dijabarkan melalui lima misi utama, yakni peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan ekologi berbasis sosial budaya, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
Pada awal masa kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menetapkan sejumlah program prioritas. Di antaranya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, peningkatan mutu pendidikan, transformasi layanan kesehatan, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui skema peningkatan keterampilan (upskilling) dan peningkatan keterampilan kembali (reskilling).
Sejumlah indikator pembangunan pada 2025 juga menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan turun dari 14,20 persen pada 2024 menjadi 13,51 persen.
Prevalensi stunting menurun dari 28,5 persen menjadi 22,30 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 69,48 menjadi 69,99. Pertumbuhan ekonomi juga naik dari 3,50 persen menjadi 3,92 persen.
Meski menunjukkan perkembangan positif, Erwin mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama di wilayah pegunungan seperti Kecamatan Tinombo, Palasa, dan Tomini yang menjadi lokus kemiskinan ekstrem dan stunting.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus mendorong penguatan infrastruktur dasar, khususnya pembangunan jalan desa untuk membuka konektivitas serta memperluas akses ekonomi masyarakat.
Erwin juga berharap dukungan konkret dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk penguatan sarana dan prasarana serta dukungan alat berat untuk mempercepat pembangunan berbasis swakelola.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis pada satu data kemiskinan yang akurat dan terintegrasi.
Ia meminta seluruh kepala daerah hingga kepala desa bekerja berdasarkan data yang valid agar intervensi bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran sesuai kategori desil.
Menurut Anwar, bantuan pemerintah tidak boleh lagi salah sasaran. Bantuan harus difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat miskin, seperti rumah layak huni, pemenuhan pangan dan sandang, serta layanan dasar lainnya.
Gubernur juga mengungkapkan terdapat enam kabupaten di Sulawesi Tengah dengan angka kemiskinan di atas 12 persen yang menjadi prioritas intervensi pemerintah provinsi. Parigi Moutong termasuk di dalamnya.
“Keberhasilan pemerintah bukan diukur dari banyaknya program, tetapi sejauh mana kita mampu mengangkat masyarakat keluar dari garis kemiskinan,” tegasnya.
Anwar mengingatkan agar perencanaan pembangunan tidak dilandasi kepentingan politik, melainkan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Menurut dia, verifikasi dan validasi data hingga tingkat desa menjadi kunci agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Rapat kerja tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menekan angka kemiskinan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
