PARIGI MOUTONG, KALAMMEDIA.NET – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) mulai menyusun program strategis Tahun Anggaran 2026 dengan menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Program Berani.
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Idran, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan asistensi penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026. Bersamaan dengan itu, Bappelitbangda menyiapkan sejumlah usulan program yang akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Saat ini yang sudah berjalan untuk tahun 2026 adalah asistensi rancangan awal Rencana Kerja (Renja) 2026. Dalam waktu yang bersamaan, kami juga sedang menyusun beberapa usulan dari kabupaten ke tingkat provinsi yang berkaitan dengan program Pak Gubernur, yaitu program ‘Berani’,” ujarnya.
Menurut Idran, verifikasi menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan setiap usulan daerah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sehingga dapat diproses oleh pemerintah provinsi.
Sejumlah usulan tersebut mencakup sektor kesehatan, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan pendidikan.
“Kami sekarang sedang memverifikasi beberapa usulan dan mencari data dukungnya. Ada beberapa yang kita masukkan, seperti ‘Berani Sehat’, UEP, dan di sektor pendidikan terkait beasiswa S1,” jelasnya.
Ia menegaskan, setiap usulan harus dilengkapi data pendukung yang akurat. Data tersebut menjadi salah satu dasar agar program yang diusulkan dapat diproses lebih lanjut.
“Usulan harus punya data dukung, kalau tidak ada akan tertolak. Contohnya pendidikan guru PAUD. Kita harus punya angka pasti berapa yang terdaftar, karena faktanya masih banyak guru PAUD kita yang belum menempuh pendidikan S1,” ungkap Idran.
Selain menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan pemerintah provinsi, Bappelitbangda juga mengawal upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Parigi Moutong melalui fungsi perencanaan, analisis, dan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Berdasarkan hasil survei terbaru, prevalensi stunting di Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan tren penurunan.
“Alhamdulillah, posisi kita sekarang berada di angka 22 persen, turun cukup signifikan dari yang sebelumnya kalau tidak salah berada di angka 26 persen,” ungkap Idran.
Meski angka prevalensi menunjukkan penurunan, Idran menjelaskan Bappelitbangda bukan pelaksana teknis penanganan stunting di lapangan. Peran lembaga tersebut lebih pada penyusunan perencanaan, analisis situasi, serta koordinasi pelaksanaan program bersama OPD terkait.
“Fungsi kami di sini lebih kepada analisis situasi, dokumentasi perencanaan, pramusrenbang, hingga perencanaan kegiatan. Untuk penanganan, kita tetap fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari masa kehamilan hingga anak usia dua tahun. Kami di Bidang Sosial Budaya memantau bagaimana intervensinya berjalan di OPD terkait,” pungkasnya.
