PARIGI MOUTONG,KALAMMEDIA.NET – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Parigi Moutong menyoroti postur Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Fraksi menilai arah kebijakan anggaran yang disusun pemerintah daerah masih belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong Masa Persidangan III Tahun 2026 sebagai tanggapan atas penjelasan Bupati mengenai Rancangan KUA-PPAS APBD 2027.Pada awal pandangannya, Fraksi NasDem mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang telah menyampaikan dokumen KUA-PPAS sesuai jadwal.
Namun, fraksi menegaskan bahwa dokumen tersebut harus menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan daerah, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
“Bagi kami, KUA-PPAS bukan sekadar tumpukan angka maupun dokumen administrasi keuangan. Dokumen ini merupakan instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan daerah sekaligus menjadi kontrak moral pemerintah kepada masyarakat,” demikian pandangan Fraksi NasDem.
Fraksi kemudian menyoroti tingkat kemandirian fiskal daerah yang dinilai masih rendah. Dari proyeksi pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp1,448 triliun, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai sekitar Rp189,6 miliar atau sekitar 13 persen. Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan sebesar Rp1,21 triliun atau lebih dari 83 persen dari total pendapatan daerah.
Menurut Fraksi NasDem, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri masih perlu diperkuat. Pemerintah daerah didorong melakukan pendataan ulang objek pajak dan retribusi, mempercepat digitalisasi pelayanan, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, serta memaksimalkan potensi sektor pertambangan, perkebunan, perikanan, dan sektor ekonomi produktif lainnya guna meningkatkan PAD.
Selain pendapatan, Fraksi NasDem juga mengkritisi komposisi belanja daerah. Dari total belanja yang diproyeksikan sebesar Rp1,443 triliun, belanja operasi mencapai Rp1,098 triliun atau sekitar 76 persen. Sementara itu, belanja modal hanya dialokasikan sebesar Rp24,68 miliar atau kurang dari dua persen dari total APBD.
Menurut fraksi, komposisi tersebut belum mencerminkan keberpihakan terhadap pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Bagaimana mungkin daerah ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi apabila belanja yang menghasilkan aset dan pelayanan publik justru sangat kecil,” tegas Fraksi NasDem.
Atas kondisi tersebut, Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah menjelaskan penyebab rendahnya alokasi belanja modal, besaran anggaran yang benar-benar menyentuh masyarakat desa, serta strategi agar APBD tidak lebih banyak terserap untuk belanja rutin birokrasi.
Fraksi juga menilai arah kebijakan pembangunan belum menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap sektor-sektor unggulan daerah. Padahal, Kabupaten Parigi Moutong selama ini ditopang oleh sektor pertanian, perkebunan, perikanan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pariwisata.
Karena itu, pemerintah diminta menghadirkan program yang lebih konkret, mulai dari perlindungan petani, menjaga stabilitas harga pupuk, bantuan sarana produksi perikanan, memperluas akses pemasaran hasil pertanian, hingga mendorong investasi yang mampu membuka lapangan kerja baru.
Fraksi NasDem juga mengingatkan agar prinsip money follow program diterapkan secara konsisten dalam penyusunan APBD. Setiap program, menurut fraksi, harus memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pada aspek pembiayaan daerah, Fraksi NasDem menyoroti rencana penyertaan modal sebesar Rp5 miliar. Fraksi menilai penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah (BUMD) maupun lembaga keuangan daerah harus didasarkan pada kajian yang komprehensif sehingga mampu memberikan dividen dan meningkatkan PAD, bukan justru menambah beban fiskal daerah.
Selain itu, fraksi mengingatkan pentingnya transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mencegah potensi penyimpangan anggaran.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi NasDem juga menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Parigi Moutong yang diharapkan dapat diakomodasi dalam APBD 2027.
Aspirasi tersebut meliputi pembangunan jalan lingkar Desa Moutong Tengah dan Moutong Timur, pembangunan drainase untuk mengatasi banjir, perbaikan jembatan penghubung kedua desa, normalisasi Sungai Moutong, penyediaan air bersih melalui SPAM IKK, peningkatan fasilitas kesehatan di Kecamatan Moutong, revitalisasi sekolah yang rusak, pembangunan jalan tembus Kasimbar Utara–Kasimbar Palapi, pembangunan bendungan dan jaringan irigasi di Palasa, pembangunan pengaman abrasi pantai, bantuan rumah bagi korban banjir di Desa Ogoansam, hingga pengembangan destinasi wisata Air Terjun Ogo Mojolo.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Partai NasDem menegaskan akan mengawal pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 secara kritis dan konstruktif.
Fraksi menyatakan akan terus memberikan masukan apabila masih ditemukan program yang dinilai tidak efektif, belanja yang tidak produktif, maupun alokasi anggaran yang belum berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Meski menyampaikan sejumlah kritik dan rekomendasi, Fraksi Partai NasDem pada prinsipnya menerima Rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Fraksi berharap seluruh masukan yang disampaikan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun APBD yang lebih berkualitas, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
