
PARIGI, KALAMMEDIA.NET — Anggota MPR RI/DPR RI, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si., menekankan pentingnya membangun demokrasi yang tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan dan mengutamakan kepentingan rakyat.
“Dalam membangun demokrasi yang substantif, kita harus menjunjung tinggi hukum dan konstitusi, menghormati perbedaan, serta menjadikan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara. Hal ini penting agar demokrasi tidak hanya kuat secara prosedural, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan bagi masyarakat,” ujar Longki saat membuka Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Aula Permandian Namiki, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Senin (16/11/2026).
Menurut Longki, kedaulatan rakyat merupakan roh demokrasi Indonesia, sedangkan konstitusi menjadi pedoman sekaligus batas dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Karena itu, demokrasi harus dijalankan dengan tetap berpegang pada hukum dan UUD 1945.
Ia juga menjelaskan bahwa MPR RI memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. MPR tidak hanya dipandang sebagai lembaga negara, tetapi juga sebagai rumah kebangsaan yang merepresentasikan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Longki menambahkan, MPR memiliki tanggung jawab menjaga UUD 1945 sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus merawat nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan globalisasi dan dinamika zaman.
Untuk memperkuat peran tersebut, ia menilai komunikasi dan dialog dengan masyarakat perlu terus dibangun. Pelibatan berbagai elemen, mulai dari pemuda, akademisi, tokoh agama hingga tokoh perempuan, dinilai penting untuk memperkaya pemahaman kebangsaan.
“Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian sangat penting untuk memperkaya diskursus dan melahirkan gagasan-gagasan konstruktif bagi kemajuan bangsa Indonesia,” tuturnya.
Sarasehan Kebangsaan MPR RI tersebut berlangsung di Aula Permandian Namiki, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, dengan diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai desa. Peserta terdiri atas kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.
Dalam kegiatan itu, Longki didampingi Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Faisan Lelo Badja.
Sarasehan juga menghadirkan akademisi sekaligus pakar hukum, Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H., sebagai narasumber utama untuk membahas peran, fungsi, dan kewenangan konstitusional MPR RI bersama masyarakat.





