Parigi Moutong, KALAMMEDIA.NET — Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Sami, menyerap aspirasi warga dalam kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 di Kantor Desa Lobu Mandiri, Kecamatan Parigi Barat, Jumat (7/8/2026).
Sekitar 100 warga dari Desa Lobu Mandiri, Air Panas, dan Kayuboko hadir dalam kegiatan tersebut. Sejumlah kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat turut mengikuti dialog.
Selain menyerap aspirasi, H. Sami juga menyosialisasikan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya terkait jaminan kesehatan dan pendidikan gratis.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah, terutama infrastruktur dan pelayanan dasar.
Warga mengusulkan perbaikan jalan rusak di Desa Lobu Mandiri, pembangunan jalan alternatif Air Panas–Olobaru, penerangan jalan umum, serta penyediaan air bersih melalui pengeboran.
Di sektor pertanian, kelompok tani mengusulkan bantuan mesin panen jagung dan perbaikan serta pengaktifan kembali jaringan irigasi untuk mengairi persawahan.
Warga juga mengusulkan bantuan pembangunan rumah ibadah, sarana kesehatan berupa meja dan kursi, ambulans desa, serta pembangunan rumah adat sebagai tempat musyawarah dan penyelesaian persoalan adat.
Menanggapi aspirasi tersebut, H. Sami meminta masyarakat dan pemerintah desa menyiapkan proposal agar setiap usulan dapat diproses melalui mekanisme DPRD dan dimasukkan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).
“Tingginya volume usulan ini menunjukkan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan sarana produktif di Parigi Barat masih menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, saya meminta seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah desa segera menuangkan usulan-usulan ini ke dalam bentuk proposal resmi agar dapat diajukan melalui mekanisme DPRD dan diintegrasikan ke dalam dokumen Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan untuk tahun anggaran berikutnya,” ujar H. Sami.
Terkait pertanyaan warga mengenai program beasiswa pendidikan gratis, H. Sami mengatakan program tersebut tetap berjalan dan mencakup perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi dan selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi.”Untuk usulan darurat seperti penerangan jalan umum dan pemenuhan sarana dasar lainnya, kami di DPRD akan berupaya mengawal dan memperjuangkannya secara maksimal agar masuk dalam plot anggaran pemerintah daerah, disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yang ada,” tutupnya.
