Kalammedia.net, Jakarta – Gagasan inovatif Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, S.STP., M.A.P., tentang penguatan lembaga ekonomi daerah melalui digitalisasi distribusi pangan, mulai menarik perhatian tingkat nasional. Dalam audiensi yang digelar di kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat (10/10/2025), konsep tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk diterapkan sebagai model distribusi pangan nasional yang adil dan berkelanjutan.
Zulfinasran menjelaskan, konsep yang ia dorong berangkat dari persoalan klasik di lapangan, panjangnya rantai pasok pangan yang seringkali membuat petani rugi dan harga pangan tak stabil. Melalui digitalisasi ekosistem distribusi dan penguatan lembaga ekonomi lokal seperti BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih, ia meyakini distribusi pangan dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan berpihak pada petani.
“Kita ingin membangun sistem yang menempatkan petani pada posisi strategis. Melalui digitalisasi rantai pasok pangan, harga bisa lebih berpihak pada petani tanpa membebani konsumen,” ungkap Zulfinasran.
Audiensi tersebut diterima oleh Dr. Rachmi Widiriani, S.P., M.Si, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas. Ia menyebut, ide yang digagas dari daerah seperti Parigi Moutong ini menunjukkan bahwa solusi besar bisa lahir dari daerah, bukan hanya dari pusat.
“Inovasi seperti ini penting untuk memperkuat sistem pangan nasional. Gagasan dari Parigi Moutong menunjukkan bahwa solusi besar juga bisa datang dari daerah,” ujar Rachmi.
Rachmi juga mendorong agar gagasan tersebut dikembangkan untuk skala nasional, karena pendekatannya sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat kemandirian pangan dan mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, serta kebijakan Gubernur Sulawesi Tengah, ‘Berani Murah dan Berani Satu Harga.’
Melalui platform digital yang disebut Gerbang Pangan Indonesia, Zulfinasran memformulasikan integrasi antara petani, pedagang, UMKM, dan lembaga ekonomi desa dalam satu ekosistem digital yang memungkinkan transaksi langsung antar pelaku, memotong biaya distribusi, serta menyediakan data stok pangan secara real-time bagi pemerintah daerah.
Bagi Zulfinasran, penguatan lembaga ekonomi desa bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi strategi fundamental menuju kedaulatan pangan nasional.
“Kemandirian ekonomi bangsa harus dimulai dari desa. Penguatan lembaga ekonomi lokal adalah langkah konkret menuju kesejahteraan masyarakat. Semua berawal dari gerbang desa, untuk Indonesia,” tegasnya.
Dengan dukungan dari Bapanas, gagasan Zulfinasran kini tak hanya menjadi inisiatif daerah, melainkan cikal bakal model distribusi pangan nasional berbasis digitalisasi desa.
