Kalammedia.net – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama sejumlah kepala daerah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, terkait perlindungan pekerja migran. Penandatanganan yang berlangsung di Gedung Gelora Bumi Kaktus, Kota Palu, Selasa (10/6/2025), dirangkai dengan sosialisasi peluang kerja yang dihadiri ratusan siswa SMK dan para kepala desa.
Dari Kabupaten Parigi Moutong, hadir Wakil Bupati Abdul Sahid Dg. Mapato bersama jajaran kepala daerah lainnya seperti Gubernur Anwar Hafid, Bupati Sigi, Bupati Donggala, Wakil Bupati Poso, serta perwakilan Pemkot Palu.
MoU ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memberikan arah, edukasi, sekaligus perlindungan hukum bagi calon pekerja migran asal Sulawesi Tengah. Dengan kesepakatan ini, pemerintah berharap angka pengiriman tenaga kerja ilegal bisa ditekan, serta kasus-kasus kekerasan, eksploitasi, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dapat diminimalisasi.
“Ini bukan sekadar seremoni, tapi komitmen bersama untuk memberi perlindungan bagi anak-anak kita yang ingin mencari penghidupan di luar negeri,” tegas Wakil Bupati Parimo, Abdul Sahid.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyebut inisiatif ini sejalan dengan program prioritas provinsi, khususnya pilar Berani Cerdas dan Berani Sejahtera. Ia menegaskan, pemerintah tidak hanya menyiapkan jalur kerja, tetapi juga membuka akses pendidikan lebih luas.
Anwar mengumumkan program beasiswa bagi seluruh lulusan SMA, SMK, dan SLB di Sulteng yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. “Bagi yang tidak kuliah karena alasan biaya, tidak ada lagi alasan. Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota sudah menyiapkan beasiswa,” ujarnya.
Sementara itu, bagi generasi muda yang memilih bekerja, pemerintah akan memfasilitasi pelatihan keterampilan dan pemahaman hukum agar mereka siap menghadapi dunia kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
“Kita ingin setiap anak Sulawesi Tengah punya bekal keterampilan, proteksi hukum, dan rasa aman ketika melangkah,” pungkas Gubernur.
Kegiatan ditutup dengan dialog interaktif bersama narasumber nasional, yang memberi motivasi dan wawasan langsung kepada siswa serta kepala desa, menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran bukan hanya urusan regulasi, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan generasi muda daerah.
