Kalammedia.net – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menghadiri langsung serah terima jabatan (sertijab) Bupati Parigi Moutong dari Penjabat Richard Arnaldo kepada pasangan definitif Erwin Burase dan Abdul Sahid, Rabu, 4 Juni 2025, di Ruang Rapat DPRD Parigi Moutong.
Kehadiran Anwar bukan sekadar menghadiri prosesi seremonial, melainkan menjadi penegasan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung kesinambungan kepemimpinan di kabupaten.
Dalam sambutannya, Anwar menekankan bahwa pembangunan daerah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan perencanaan yang terintegrasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi agar setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Perencanaan yang terhubung dan saling melengkapi adalah kunci agar setiap rupiah anggaran berdampak langsung pada rakyat,” tegas Anwar di hadapan forum paripurna.
Lebih jauh, ia mendorong agar visi pembangunan provinsi yang dirumuskan dalam sembilan pilar “9 Berani” dapat diinternalisasi oleh seluruh kepala daerah di Sulawesi Tengah, termasuk oleh kepemimpinan baru di Parigi Moutong.
Kesembilan pilar itu mencakup penguatan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perikanan, energi, telekomunikasi, nilai religius, hingga reformasi birokrasi. Salah satunya, program “Berani Sehat”, yang diwujudkan dengan bantuan Rp5 miliar untuk BPJS di Parigi Moutong, serta pencapaian biaya layanan kesehatan sebesar Rp20 miliar hingga Mei 2025.
Anwar juga menyoroti pentingnya kualitas kolaborasi dan keberanian dalam eksekusi kebijakan di lapangan. Menurutnya, tanpa kerja sama yang erat antara eksekutif dan legislatif, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, cita-cita pembangunan akan sulit terwujud.
“Saya harap Parigi Moutong bisa menjadi contoh sinergi daerah yang kuat, agar bersama-sama kita membangun Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera,” pungkasnya.
Acara sertijab berlangsung khidmat, menandai awal kepemimpinan baru Erwin Burase dan Abdul Sahid yang akan memimpin Parigi Moutong hingga 2030, dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi.
