Kalammedia.net, PARIGI – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus digenjot menjelang HUT ke 79 Republik Indonesia.
Beberapa infrastruktur pembangunan di IKN Nusantara terus dioptimalkan agar segera selesai dengan tepat waktu sesuai target Presiden Jokowi.
Saat ini Jokowi juga telah menginstruksikan agar insentif bagi aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi pionir dalam pemindahan ke IKN Nusantara dirombak.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memberikan perhatian serius terhadap masalah insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Awalnya, hanya ASN dengan jabatan Eselon 1 yang direncanakan akan menerima unit apartemen di Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.
Akan tetapi perlu diketahui saat ini setiap ASN, termasuk mereka yang berada di bawah status Eselon 1, akan mendapatkan satu unit apartemen tanpa perlu berbagi.
Pemindahan ASN ke ibu kota baru dijadwalkan akan dimulai pada September 2024.
Pemerintah diharapkan dapat merumuskan insentif ini dengan hati-hati agar tidak memberatkan anggaran proyek Nusantara.
Gurnadi Ridwan, peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), berpendapat bahwa insentif bagi ASN yang pindah ke IKN bisa meningkatkan belanja APBN, baik melalui mobilisasi ASN maupun penyediaan fasilitas hunian.
“Jumlah pengeluaran ini diperkirakan akan bertambah karena sejak awal pembentukan IKN tidak melibatkan diskusi publik yang memadai,” ujarnya.
“Kesalahan ini berpotensi menyebabkan masalah-masalah serupa di masa mendatang,” katanya dikutip AyoBandung melalui Youtube Tempo pada Senin, 05 Agustus 2024.
Gurnadi menilai, persoalan anggaran untuk fasilitas ASN terus menekan APBN. Padahal, ada banyak program prioritas layanan dasar yang lebih penting, ditambah dengan proyek strategis nasional yang belum selesai.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan pembayaran utang jatuh tempo sebesar Rp800 triliun dan bunga utang sebesar Rp500 triliun.
Menurut Gurnadi, kegagalan pemerintah dalam menarik investor ke Ibu Kota Negara (IKN) adalah akar masalahnya.
“Pemerintah kini harus mencari sumber pendanaan lain atau memangkas anggaran yang ada. Pemangkasan belanja subsidi mungkin diperlukan, namun ini berisiko memicu persoalan lain,” tegasnya.
Sampai saat ini, pemerintah belum menyampaikan secara resmi anggaran yang disiapkan untuk memindahkan ASN ke IKN.
Namun, Anas menyebut beberapa komponen biaya yang akan ditanggung pemerintah, termasuk biaya pengepakan, biaya tunggu berupa penginapan transit di Balikpapan, serta biaya transportasi.
Pemerintah akan menanggung biaya bagi setiap ASN beserta satu pasangan, dua anak, dan satu asisten rumah tangga.
Setelah tinggal di IKN, para ASN akan mendapatkan insentif pionir berupa satu unit apartemen, tunjangan anak, tunjangan kemahalan biaya selama tinggal di IKN, dan biaya membawa keluarga selama tiga tahun.
Alokasi anggaran dari APBN untuk ibu kota negara di Kalimantan Timur telah mencapai Rp72,5 triliun, termasuk untuk hunian ASN.
Pemerintah menjanjikan bahwa hingga November nanti akan ada 47 tower hunian yang selesai dibangun, masing-masing dengan 60 unit apartemen seluas 98 m².
Presiden Jokowi menyatakan bahwa berbagai insentif dan fasilitas tersebut perlu diberikan agar pemindahan ASN dapat berjalan lancar.
