Kalammedia.net, PARIGI – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulteng telah menemukan sejumlah permasahalaan strategis yang terjadi di lingkup pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil audit tahun anggaran 2023.
Adapun permasahalaan itu telah dimuat dalam Buku II atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas sistem pengendalian internal.
Permasahalaan (temuan) yang telah masuk didalam LHP akan dilakukan pengawasan atas kepatuhan peraturan perundang-undangan ditiap Kabupaten dan Kota.
Sejumlah temuan itu mencuat saat adanya acara penyerahan LHP atas LKPD 13 Kabupaten/Kota di kantor BPK Sulteng, Senin (27/5/2024).
Kepala BPK Sulteng Binsar Karyanto mengatakan, pihaknya mendapatkan temuan atas proyek jalan tidak sesuai dengan kualitas dan kontraknya menimbulkan kelebihan pembayaran yang diindikasi adanya kecuarangan atau fraud (penipuan untuk keuntungan pribadi).
“Ada juga temuan pembayaran honorarium yang tidak sesuai dengan Peraturan Perpres Nomor 33 Tahun 2020-Perpres Nomor 53 tahun 2003,” ucapnya.
Menurutnya, pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan standar harga satuan dengan peraturan kepala daerah yang menyebabkan ketidaksesuaian honorarium dengan ketentuan perpres tersebut.
Disisi lain, dari hasil audit BPK Sulteng, temuan yang masif juga terkait dengan beban perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan nyatanya.
“Tumpang tindih, realisasi pembayaran yang melebihi ketentuan dan menggunakan bukti pertanggungjawaban hotel yang tidak sebenarnya (mark up),” ujarnya.
BPK Sulteng juga menilai, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan di 13 Kabupaten/Kota tersebut belum optimal.
“Penetapan yang tidak sesuai ketentuan dan penagihan tidak optimal, pajak retribusi belum dapat di realisasikan serta masih berupa potensi yaitu pajak MBLB, PPJ atas Listrik yang dihasilkan sendiri,” tuturnya.
Binsar berharap, pemerintah kabupaten/kota segera menindaklanjuti temuan tersebut agar tidak mempengaruhi laporan keuangan.
Sumber : GLOBALSULTENG.COM
