PARIGI MOUTONG, KALAMMEDIA.NET — Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong diminta berhati-hati terhadap permintaan sumbangan yang mengatasnamakan Sekretaris Daerah (Sekda) Zulfinasran, S.S.T.P., M.A.P. Modus tersebut diduga digunakan oknum tidak bertanggung jawab untuk meminta donasi kepada yayasan, masjid, hingga panti asuhan.
Peringatan itu disampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong melalui pengumuman resmi, Rabu (11/11/2026), setelah menerima laporan mengenai dugaan pencatutan nama pejabat daerah untuk kepentingan pribadi.
Dalam aksinya, oknum tersebut diduga menghubungi sejumlah pihak dengan menawarkan atau meminta bantuan dana atas nama Sekda. Untuk meyakinkan calon korban, pelaku juga disebut menggunakan bukti transfer palsu maupun alasan administratif.
Pemkab Parigi Moutong menegaskan bahwa Sekda Zulfinasran tidak pernah meminta sumbangan atau donasi dalam bentuk apa pun, baik melalui transfer bank maupun cara lainnya.
Imbauan ini ditujukan kepada aparat desa, aparat kecamatan, pimpinan pondok pesantren, tokoh agama, imam masjid, serta seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap permintaan dana yang mengatasnamakan Sekda.
Masyarakat juga diminta tidak terburu-buru mengirimkan uang atau menyerahkan bantuan sebelum memastikan kebenaran identitas dan maksud permintaan tersebut.
Jika menerima pesan, telepon, atau proposal mencurigakan, warga diimbau melakukan konfirmasi terlebih dahulu melalui pihak atau saluran komunikasi resmi pemerintah daerah.
Pemkab juga meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat setempat atau pihak berwenang apabila menemukan permintaan sumbangan dengan modus tersebut.
Melalui imbauan ini, pemerintah daerah berharap masyarakat lebih waspada dan tidak menjadi korban penipuan yang memanfaatkan kepercayaan terhadap nama pejabat publik.
Catatan jurnalistik: Naskah ini menggunakan istilah diduga karena belum terdapat informasi mengenai identitas pelaku maupun jumlah korban. Fakta yang disampaikan juga dibatasi pada isi imbauan Pemkab Parigi Moutong agar tetap sesuai prinsip akurasi, keberimbangan, dan kehati-hatian dalam Kode Etik Jurnalistik.
