PARIGI MOUTONG, KALAMMEDIA.NET— Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menekan angka kematian ibu dan anak. Upaya tersebut dilakukan melalui Zoom Coaching Clinic pendampingan operasionalisasi Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Senin (19/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong itu melibatkan empat OPD, yakni Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Koordinasi tersebut difokuskan pada penyelarasan program, perencanaan pembangunan, dan dukungan anggaran agar intervensi penurunan kematian ibu dan anak dapat dilaksanakan secara terarah.
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, SKM., M.Kes., dalam materi yang disiapkan pada kegiatan tersebut memaparkan kondisi kematian ibu dan anak berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong 2025.
Data tersebut mencatat 10 kasus kematian ibu pada 2025, meningkat dibandingkan 2024 yang berjumlah sembilan kasus. Sementara itu, kematian anak di bawah usia lima tahun meningkat dari 60 kasus pada 2024 menjadi 81 kasus pada 2025. Dari jumlah tersebut, 70 kasus merupakan kematian bayi baru lahir berusia 0–28 hari.
Data itu menjadi perhatian dalam penyusunan intervensi yang mencakup berbagai tahapan pelayanan kesehatan, mulai dari kesehatan remaja dan calon pengantin, pemeriksaan kehamilan, persalinan, pelayanan nifas, hingga penanganan bayi baru lahir serta pemantauan kesehatan bayi dan balita.
Selain peningkatan kualitas pelayanan, kesiapan fasilitas kesehatan dan sistem rujukan juga menjadi perhatian. Dalam materi Bappelitbangda disebutkan, delapan dari 24 puskesmas di Parigi Moutong belum berfungsi sebagai Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Parigi Moutong mendorong penyempurnaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Kematian Ibu dan Anak periode 2026–2030. Dokumen tersebut akan memuat sasaran pembangunan, intervensi prioritas, penetapan wilayah sasaran, pembagian peran OPD, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.
Dalam rancangan intervensi, enam puskesmas ditetapkan sebagai lokus prioritas, yakni Puskesmas Mepanga, Palasa, Tinombo, Sumbersari, Sienjo, dan Parigi.
Penentuan wilayah prioritas tersebut mempertimbangkan angka kematian, jumlah kelahiran, dan kondisi wilayah. Penetapannya juga direncanakan dievaluasi setiap tahun berdasarkan data terbaru.
Dari sisi pembiayaan, kebutuhan anggaran untuk 73 kegiatan terkait penurunan kematian ibu dan anak diperkirakan mencapai Rp120 miliar. Kebutuhan itu mencakup intervensi lintas sektor, termasuk dukungan akses jalan, air bersih, dan sanitasi.
Karena itu, keterlibatan BPKAD bersama OPD terkait menjadi bagian penting dalam menyelaraskan kebutuhan program dengan kemampuan dan perencanaan anggaran daerah.
Melalui pendampingan bersama Bappenas, Pemkab Parigi Moutong menargetkan penguatan integrasi program dan anggaran ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 serta dokumen perencanaan periode 2027–2030.
Sinergi lintas OPD diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program secara terukur dan berkelanjutan, sekaligus memperluas akses ibu, bayi, dan anak terhadap pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas.
